 |
| Menkeu, Sri Mulyani dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) makin mempererat sinergi dalam mengelola sektor migas dan pertambangan. Pada Kamis (31/7/2025) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Pertemuan ini membahas strategi dan tantangan terkini dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan penerimaan negara.
Pertemuan berlangsung intens, dengan fokus pada dua isu strategis: optimalisasi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, serta penguatan efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi. Keduanya menjadi titik krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan global dan dinamika harga komoditas.
“Kami sepakat bahwa kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat adalah perbaikan tata kelola sektor migas dan pertambangan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas pentingnya reformasi sistem pelaporan dan pemanfaatan data lintas lembaga. Hal ini diperlukan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara dan memastikan transparansi dalam proses perizinan usaha pertambangan.
Sebagai tindak lanjut konkret, pertemuan ditutup dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama strategis. Perjanjian pertama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Perjanjian kedua antara DJP dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Kerja sama ini mencakup pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan dan sumber daya alam, integrasi penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam perizinan tambang, serta penguatan kapasitas SDM dan koordinasi dalam penyusunan skema kontrak dan bagi hasil migas.
Koordinasi antarlembaga yang selama ini berjalan parsial dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, kolaborasi yang bersifat sistemik seperti ini menjadi langkah penting dalam mendorong tata kelola energi dan mineral yang lebih efisien, akuntabel, dan berdampak langsung pada kas negara.
Sri Mulyani menekankan bahwa sektor strategis seperti migas dan tambang bukan hanya sumber penerimaan, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam upaya transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
“Negara harus hadir dengan sistem yang kuat, bukan hanya dalam mengatur, tapi juga memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dari sektor sumber daya alam,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan administratif dalam mengelola sektor energi dan tambang, tetapi mulai membangun ekosistem pengelolaan berbasis data, transparansi, dan efisiensi yang terukur.
Dengan sinergi lintas institusi ini, diharapkan fondasi fiskal negara akan semakin kuat, serta pengelolaan sumber daya alam akan benar-benar memberikan nilai tambah yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ris1)
