 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengajukan persetujuan kepada DPR untuk memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang baru, dengan mengoptimalkan kas negara yang tersedia.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai Rp662 triliun hingga akhir 2025, atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar dibandingkan dengan target awal APBN, mencerminkan dinamika pelaksanaan anggaran yang cukup kompleks.
Kementerian Keuangan mencatat, pada semester I tahun 2025, defisit APBN telah mencapai Rp204,2 triliun atau 0,84 persen dari PDB. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Melemahnya penerimaan pajak, terutama pada awal tahun, menjadi salah satu penyebab utama pelebaran defisit tersebut.
"Defisit sebesar Rp662 triliun yang mencapai 2,78 persen dari PDB memang lebih tinggi dari yang direncanakan. Oleh karena itu, kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL sebesar Rp85,6 triliun, agar kebutuhan pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan surat utang, melainkan memanfaatkan dana tunai yang tersedia," ujar Sri Mulyani.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari sisi domestik maupun global. Di dalam negeri, tantangan tersebut mencakup pembentukan kementerian/lembaga baru, perubahan arah kebijakan prioritas, serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut rekonstruksi anggaran belanja secara signifikan. Selain itu, penerimaan negara juga tertekan oleh restitusi pajak yang terjadi pada awal tahun.
“APBN 2025 memang dihadapkan pada situasi yang sangat dinamis, namun kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal,” imbuhnya.
Meski menghadapi ketidakpastian global yang tinggi dan potensi tekanan ekonomi eksternal, pemerintah menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama dalam menopang agenda prioritas nasional. Beberapa program strategis yang tetap diusung antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan layanan kesehatan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta upaya peningkatan ketahanan pangan.
“Kami berharap defisit yang terkendali di angka 2,78 persen dapat menunjukkan bahwa APBN 2025 tidak hanya mendukung berbagai program nasional penting, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang bersifat kontra-siklus di tengah pelemahan ekonomi global,” ujar Sri Mulyani.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, sekaligus merespons berbagai dinamika dan tantangan ekonomi global yang terus berkembang.(da*)
