 |
| Sebanyak 14 menteri Israel menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merebut Tepi Barat dari Palestina |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Sebanyak 14 menteri Israel dari partai-partai sayap kanan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengambil langkah pencaplokan wilayah Tepi Barat. Seruan ini disampaikan melalui sebuah surat resmi kepada Netanyahu pada Rabu malam, 2 Juli 2025.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, melalui unggahan di platform media sosial X, mengungkapkan bahwa para menteri mendesak pemerintah untuk memberlakukan kedaulatan penuh atas wilayah Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum parlemen Knesset memasuki masa reses musim panas pada 27 Juli mendatang.
“Dukungan strategis dari Amerika Serikat serta keberadaan Presiden Donald Trump saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mengambil langkah ini,” demikian bunyi pernyataan dalam surat yang dikutip dari kantor berita Anadolu.
Surat tersebut juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina di wilayah tersisa dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan eksistensi Israel.
Para pejabat tinggi yang menandatangani surat tersebut antara lain mencakup Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Energi, Menteri Komunikasi, Menteri Transportasi, Menteri Kehakiman, Menteri Pariwisata, Menteri Inovasi, Menteri Kebudayaan, Menteri Urusan Diaspora, Menteri Pendidikan, Menteri Kesetaraan Sosial, Menteri Kerja Sama Regional, serta Ketua Parlemen Knesset, Amir Ohana.
Sementara itu, Pemerintah Otoritas Palestina kembali menegaskan bahwa Tepi Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara Palestina di masa depan. Upaya aneksasi oleh Israel dianggap sebagai akhir dari prospek solusi dua negara.
Israel sendiri telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Sejak saat itu, pembangunan permukiman Yahudi terus berkembang di kawasan yang diduduki, termasuk perluasan signifikan yang terjadi pasca konflik Gaza yang pecah pada Oktober 2023.
Data dari Otoritas Palestina mencatat, sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 988 warga Tepi Barat meninggal dunia dan lebih dari 7.000 lainnya mengalami luka-luka akibat operasi militer dan serangan oleh pemukim Yahudi ilegal.
Sebagai catatan penting, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 telah menetapkan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan ilegal, serta menyerukan pengosongan seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.(da*)
