 |
| Bupati Agam Hadiri Rapat Pembahasan RPJMD |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Bupati Agam, Benni Warlis, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang digelar Selasa (1/7) di aula utama DPRD Agam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, serta turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Agam, Risman dan Aderia, SP, unsur Forkopimda, para anggota dewan, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
Dalam forum tersebut, masing-masing dari tujuh fraksi di DPRD Agam menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029. Para juru bicara fraksi yang menyampaikan pandangan di antaranya adalah Suhermi, S.Pd (Fraksi PKS), Drs. Feri Adrianto (Fraksi PAN), Zelman (Fraksi NasDem), Jondra Marjaya (Fraksi Demokrat), Erdinal (Fraksi Gerindra), Hardianto (Fraksi PPP), dan Joni Putra, S.Kom, MM (Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB).
Fraksi PKS melalui Suhermi, S.Pd menekankan pentingnya keterlibatan para ahli serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD, agar delapan prioritas pembangunan yang telah dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Drs. Feri Adrianto menyoroti isu kemandirian fiskal daerah. Ia menyatakan bahwa ketergantungan Kabupaten Agam terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sehingga memperlambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. "Kami mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mendanai program-program dalam RPJMD ini," ujar Feri.
Zelman dari Fraksi NasDem memberikan masukan agar inovasi dan digitalisasi layanan publik diperkuat dalam misi ketiga RPJMD, yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius, berkarakter, inovatif, berkualitas, dan berdaya saing.
Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya mengingatkan agar program prioritas yang tercantum dalam RPJMD dijelaskan secara rinci, termasuk indikator kinerja, hasil yang diharapkan, serta kerangka pendanaan yang jelas, agar akuntabilitas dan pengukurannya dapat dilakukan secara optimal.
Dari Fraksi Gerindra, Erdinal menyoroti belum adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lahan pertanian akibat musim kemarau. Ia juga mengusulkan agar isu mitigasi bencana dimasukkan ke dalam misi kelima RPJMD, mengingat Kabupaten Agam merupakan daerah yang rawan bencana.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Hardianto dari Fraksi PPP, yang menilai bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), target yang ditetapkan semestinya berdasarkan potensi aktual, bukan sekadar pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena hingga kini BUMD belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD.
Joni Putra, mewakili fraksi gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB, menyoroti persoalan ekonomi masyarakat pedesaan yang belum tertangani secara maksimal. Tekanan ekonomi yang berat mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi lingkungan secara tidak terkontrol, seperti membuka lahan pertanian baru di kawasan hutan lindung.(da*)
