 |
| Donald Trump, menandatangani instruksi presiden untuk mencabut sanksi terhadap Suriah |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Senin (30/6/2025), resmi menandatangani instruksi presiden untuk mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Al Jazeera, Selasa (1/7/2025), Trump menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen AS dalam mendukung terciptanya Suriah yang stabil, bersatu, dan damai, baik di dalam negeri maupun di kawasan sekitarnya.
"Suriah yang utuh dan aman tidak akan menjadi tempat berkembangnya organisasi teroris, serta dapat menjamin perlindungan bagi kelompok minoritas agama dan etnis. Hal ini akan memperkuat keamanan dan kemakmuran regional," ujarnya.
Instruksi presiden ini memberikan pelonggaran sanksi terhadap sejumlah entitas penting yang berperan dalam pembangunan, fungsi pemerintahan, dan pemulihan tatanan sosial di Suriah.
Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa sebanyak 518 individu dan lembaga asal Suriah telah dihapus dari daftar sanksi. Namun, beberapa bentuk sanksi tidak akan langsung dicabut. Trump juga memerintahkan lembaga pemerintah AS untuk menilai apakah syarat pencabutan sanksi yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Caesar telah terpenuhi. Undang-undang ini menetapkan hukuman berat terhadap Suriah atas dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang terhadap warga sipil.
Meski begitu, pemerintah AS menegaskan bahwa sanksi yang ditujukan kepada rezim Bashar al-Assad, kelompok ISIL (ISIS), serta Iran dan sekutunya masih tetap diberlakukan.
Sebagai informasi, sanksi terhadap Suriah pertama kali diterapkan oleh AS menyusul pecahnya perang saudara pada tahun 2011. Sanksi tersebut, yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Assad, turut menghambat upaya rekonstruksi dan memperparah krisis ekonomi di negara tersebut.
Langkah pencabutan sebagian sanksi ini sejalan dengan janji Trump dalam lawatannya ke Timur Tengah pada Mei lalu, di mana ia menyatakan akan membuka ruang bagi keringanan sanksi sebagai bagian dari solusi diplomatik untuk Suriah.
