 |
| Presiden Prabowo Subianto |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR), yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2025. Dengan tambahan ini, jumlah total Sekolah Rakyat yang dirintis menjadi 200 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dari Rusia dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/6). Robben menjelaskan bahwa 100 sekolah tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat maupun daerah sebagai lokasi sementara dalam tahap rintisan kedua.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden, bukan dari Kementerian Sosial. Namun tentu kami mendukung penuh pelaksanaannya dan mengajak semua pihak untuk turut serta,” ujar Robben.
BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan digunakan sebagai lokasi awal. Saat ini, pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Rakyat yang terdiri atas unsur lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sebanyak 100 titik pertama telah ditetapkan dan dijadwalkan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025.
Robben juga mengungkapkan bahwa sekitar 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare telah diajukan dan siap dibangun mulai Agustus 2025.
“Modelnya akan mengadopsi sistem seperti SMA Taruna Nusantara, namun mencakup pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Semua fasilitas akan dibiayai penuh oleh APBN,” jelasnya.
Selama masa awal perintisan, gedung-gedung yang digunakan akan disewa dengan skema pinjam pakai selama satu tahun, direnovasi oleh pemerintah, dan nantinya dikembalikan ke pemerintah daerah dalam kondisi layak pakai.
“Tahun depan, insya Allah, siswa dari sekolah rintisan akan pindah ke gedung baru yang dibangun secara permanen,” tambah Robben.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang tak hanya menyediakan pendidikan formal nasional, tetapi juga penanaman nilai karakter, pelatihan literasi digital, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
“Anak-anak akan mendapatkan pendidikan keterampilan agar saat Indonesia memasuki tahun emas di 2045, mereka siap berkontribusi secara optimal,” ujar Robben.
Tak hanya menyasar siswa, program ini juga menyentuh aspek kesejahteraan keluarga. Orang tua peserta didik akan memperoleh pelatihan pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Pemerintah daerah disebutkan memiliki peran penting dalam mendukung program ini. Saat ini, 357 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung. Namun, masih ada beberapa yang belum ikut serta.
Presiden merancang program ini sebagai solusi atas tingginya angka anak yang tidak sekolah di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat sekitar 227 ribu anak usia SD yang belum atau tidak bersekolah. Di jenjang SMP, angkanya melonjak menjadi 499 ribu, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA tidak mengenyam pendidikan.
Robben menegaskan bahwa kendala utama bukan biaya sekolah, melainkan biaya pendukung seperti seragam dan perlengkapan lainnya.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, 76 persen keluarga menyatakan bahwa anak mereka terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Presiden Prabowo pun mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahunnya di semua jenjang pendidikan.
Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam menurunkan angka putus sekolah dan kemiskinan secara terintegrasi.(da*)
