 |
| Bupati Pasaman Barat Yulianto memberikan arahan |
Pasaman Barat, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menjalin kemitraan bersama perusahaan kelapa sawit dan sektor perbankan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan ini,” ujar Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dalam pertemuan bersama pelaku usaha dan perbankan di Simpang Empat, Rabu (18/6).
Yulianto memaparkan, tingkat kemiskinan di wilayahnya saat ini berada di angka 7 persen atau sekitar 34.600 jiwa. Sementara itu, kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,70 persen (sekitar 3.410 jiwa), dan prevalensi stunting masih cukup tinggi yaitu 26,6 persen atau 4.574 balita.
Mengacu pada data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dihimpun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dari total 36.040 kepala keluarga di Pasaman Barat, ditemukan sejumlah persoalan mendasar:
3.435 rumah tidak layak huni
13.226 kepala keluarga tidak memiliki akses ke jamban yang layak
17.329 keluarga belum memperoleh air minum yang memenuhi standar
544 rumah belum tersambung ke jaringan listrik PLN
5.936 keluarga masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak
Lebih lanjut, Yulianto menyebut bahwa terdapat 202 balita stunting yang berasal dari keluarga miskin, berdasarkan padanan data dari Dinas Kesehatan melalui aplikasi e-PPGBM dan data P3KE.
Kecamatan Pasaman menjadi daerah dengan jumlah balita stunting dari keluarga miskin tertinggi, yaitu sebanyak 36 balita, disusul Koto Balingka dengan 34 balita, dan Sungai Aur dengan 29 balita.
Sepanjang tahun 2024, sejumlah perusahaan telah berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemkab berharap, keterlibatan dunia usaha dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
“Masalah kemiskinan dan stunting ini bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, perlu kolaborasi yang cerdas, terpadu, dan terkoordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat,” tegas Yulianto.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dan pemetaan prioritas isu agar program intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Menambahkan hal tersebut, Plt. Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, menyatakan bahwa keterlibatan sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Kami harap ke depan, kontribusi aktif dari perusahaan dan lembaga perbankan bisa semakin ditingkatkan,” ujarnya.(da*)
