 |
| Wamen Ossy bertemu P3N Lemhanas RI. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dari Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV Tahun Anggaran 2025, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), pada Selasa (10/6/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Wamen Ossy memaparkan peran vital kementeriannya dalam mendukung proses hilirisasi sumber daya nasional.
“Peran Kementerian ATR/BPN tidak terbatas pada aspek legalitas dan legislasi tanah serta ruang, tetapi juga meliputi penciptaan keadilan agraria dan penataan ruang secara menyeluruh. Semua ini merupakan pondasi utama dalam mendorong hilirisasi nasional,” ungkapnya di hadapan para peserta P3N.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum atas hak tanah dan perencanaan tata ruang yang strategis sebagai syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tanpa jaminan legalitas tersebut, menurutnya, investor akan enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
“Hilirisasi merupakan proses meningkatkan nilai tambah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Tapi pertanyaannya, di mana proses itu akan berlangsung? Apakah lahan tersedia? Apakah tata ruangnya sesuai? Apakah status tanahnya sudah clear and clean?” lanjutnya menjelaskan.
Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Politik LEMHANNAS RI, Kup Yanto Setiono, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari agenda pembelajaran P3N yang bertujuan menggali informasi strategis dari berbagai kementerian.
“Kami ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, termasuk isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang relevan sebagai bahan pembelajaran lanjutan bagi peserta,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 peserta P3N LEMHANNAS RI dan turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(da*)
