 |
| Gedung Kementerian Sosial RI. |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan telah menghapus sebanyak 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025.
Keputusan ini diambil setelah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau dikenal dengan istilah *inclusion error*.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Menurut Gus Ipul, hasil kajian yang merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Nota Keuangan RAPBN 2025, menunjukkan adanya sejumlah program bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Program tersebut antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
“Presiden menekankan bahwa seluruh bantuan dari pemerintah harus diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar dilakukan konsolidasi data secara menyeluruh antar instansi pemerintah guna memastikan akurasi data penerima bantuan.
Berdasarkan hasil konsolidasi tersebut, Kemensos melakukan evaluasi mendalam terhadap data penerima bansos untuk triwulan kedua, yang akhirnya mengungkap adanya sekitar 1,9 juta data penerima yang tidak sesuai kriteria.
“Orang-orang yang seharusnya tidak menerima bantuan, namun selama ini masih terdaftar sebagai penerima, akhirnya kami keluarkan dari daftar,” jelas Gus Ipul.
Ia juga mengungkapkan bahwa kesalahan data tidak hanya terjadi pada penerima yang tidak berhak, tetapi juga pada mereka yang seharusnya mendapat bantuan namun terlewat dari pendataan (*exclusion error*). Namun, data tersebut telah diperbaiki agar distribusi bansos lebih akurat dan merata.
Sementara itu, dalam upaya menjaga daya beli masyarakat selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025, pemerintah telah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari yang sama.(da*)
