 |
| Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi terkait program BPJS Kesehatan Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang. Ia berharap, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat maksimal dari program ini.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema *Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis*, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Padang di HW Hotel pada Rabu (18/6/2025).
Maigus mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang belum memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program ini. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa informasi belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat luas.
“Pada kegiatan Subuh Mubarakah hari Minggu kemarin, saya masih menerima banyak pertanyaan dari warga tentang bagaimana cara mendaftar BPJS Kesehatan Gratis. Ini menandakan komunikasi kita belum berjalan optimal,” ungkapnya.
Ia berharap melalui forum diskusi ini dapat dirumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk menjangkau masyarakat kurang mampu yang paling membutuhkan fasilitas layanan kesehatan tersebut.
Selain itu, Maigus juga mendorong peran aktif seluruh perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk melalui forum Musyawarah Kelurahan (Muskel).
Lebih lanjut, ia menyoroti masih banyaknya persoalan kesehatan yang belum tertangani secara maksimal di sejumlah fasilitas layanan. Temuan dari Program Dokter Warga juga mengungkap masih banyaknya kasus penyakit yang belum memperoleh penanganan memadai.
“Permasalahan di sektor kesehatan sebenarnya bisa kita atasi, asalkan ada perencanaan yang terstruktur, sistem yang tertib, serta pelayanan yang humanis. Mari kita bangun Kota Padang dengan semangat ‘Padang Melayani’,” tegasnya.
**Permasalahan Adminduk Jadi Tantangan Serius**
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, mengungkapkan bahwa persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan Gratis.
Menurutnya, banyak warga yang berdomisili di Kota Padang namun data kependudukannya masih tercatat di daerah lain. Hal ini menyulitkan proses penerbitan surat domisili dan aktivasi kepesertaan dalam program BPJS yang dibiayai oleh pemerintah kota.
“Ada warga yang sudah didaftarkan, tetapi ketika diverifikasi di kelurahan, ternyata masih terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) luar daerah,” jelas dr. Srikurnia.
Tak hanya itu, ia juga mencatat adanya hambatan lain, seperti peserta yang memiliki tunggakan iuran BPJS, meskipun telah dialihkan ke dalam skema pembiayaan oleh pemerintah daerah.
FGD ini, lanjutnya, menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program BPJS Gratis yang telah resmi diluncurkan pada 5 Maret 2025. “Kita ingin mencari solusi bersama agar layanan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.(da*)
