 |
| Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) melakukan Tawaf |
Jeddah, Rakyatterkini.com – Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan aspek ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Upaya ini dinilai membawa dampak positif, khususnya bagi jemaah asal Indonesia.
"Arab Saudi menunjukkan keseriusan dalam menata kembali manajemen haji tahun ini. Meskipun beberapa kebijakan baru menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak, kami melihatnya sebagai langkah maju," ujar Irfan saat berada di Jeddah, Minggu (1/6).
Irfan menjelaskan bahwa sejumlah regulasi baru seperti pengetatan proses visa, penggunaan platform digital Nusuk, serta aturan teknis lainnya menuntut kesiapan dan penyesuaian cepat dari penyelenggara haji Indonesia.
“Petugas haji kita di lapangan harus bekerja lebih keras untuk mengatasi berbagai tantangan teknis yang muncul. Kami berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan sebelum puncak ibadah wukuf di Arafah,” tambahnya.
Terkait dengan sistem multisyarikah yang diterapkan tahun ini, Irfan menilai kebijakan tersebut merupakan langkah menuju penyediaan layanan yang lebih transparan dan kompetitif, meski pelaksanaannya belum sepenuhnya mulus.
“Ada delapan syarikah yang akan dievaluasi. Mereka yang memberikan layanan baik akan dikembangkan, sementara yang tidak memenuhi harapan bisa saja tidak dilanjutkan. Intinya, sistem ini akan terus digunakan dengan perbaikan berkelanjutan,” jelas Irfan.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengapresiasi ketegasan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia harus segera beradaptasi agar tidak tertinggal dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi baru yang lebih ketat.
"Saudi ingin memastikan layanan haji yang lebih baik dan profesional. Oleh karena itu, kita harus responsif terhadap perubahan regulasi,” ujar Dahnil, yang juga menjabat Sekretaris Amirulhaj 2025.
Dahnil menyoroti sejumlah hal yang masih menjadi tantangan, seperti pemisahan jemaah suami-istri di tempat akomodasi, ketimpangan kualitas layanan antar syarikah, dan perlunya penataan ulang terhadap standar istitha’ah atau kelayakan kesehatan jemaah.
“Standar kesehatan harus diperketat untuk melindungi keselamatan seluruh jemaah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini, yang merupakan masa transisi menuju penyelenggaraan penuh oleh BP Haji pada 2026.
“Presiden menekankan agar biaya haji dapat ditekan seminimal mungkin, namun tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada jemaah,” pungkas Dahnil.(da*)
