 |
| Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pada kuartal II tahun 2025 akan sepenuhnya berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025). Ia menambahkan bahwa penyaluran bansos triwulan kedua mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai arahan presiden tersebut.
Menurut Amalia, data tunggal yang digunakan telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan terus diperbarui melalui proses validasi, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial.
Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta keluarga telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga berada pada desil 1 hingga 4 dan sudah mulai menerima bantuan sejak akhir Mei.
Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa BPS aktif melakukan pembersihan data guna mengurangi kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan menggunakan data yang lebih valid, program bansos diharapkan bisa lebih tepat sasaran sekaligus menjadi stimulus ekonomi yang efektif pada kuartal II 2025.
“Dengan mengandalkan data tunggal sosial ekonomi nasional, penyaluran bansos pada triwulan kedua dan perannya sebagai stimulus ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan lebih akurat dan tepat sasaran,” ujar Amalia.
Selain itu, Amalia juga menyampaikan rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon tarif jalan tol, yang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada tahun ini.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 mengalami kenaikan sebesar 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa insentif diskon tiket, transportasi, dan jalan tol diyakini dapat mendorong mobilitas masyarakat secara signifikan.
“Data BPS juga mencatat tiga momen puncak mobilitas masyarakat selama setahun, yaitu saat Lebaran, libur sekolah pada Juni dan Juli, serta akhir tahun. Insentif ini akan mendukung peningkatan mobilitas pada masa-masa tersebut,” jelas Amalia.(da*)
