 |
| Menteri ATR/BPN ikut rapat terkait sekolah rakyat. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen penuh Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Nusron menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses verifikasi terhadap status kepemilikan tanah serta memastikan kesesuaian dengan tata ruang yang berlaku.
“Setelah tanah disiapkan oleh pemerintah daerah, tugas kami adalah melakukan pengecekan status kepemilikan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/05/2025).
Verifikasi tersebut menjadi langkah penting guna memastikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat memiliki status yang jelas dan bebas dari sengketa. Hal ini juga bertujuan agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan atau kepemilikan tanah, baik dari pihak pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
Menurut Nusron, dari 69 lokasi yang belum mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar merupakan lahan sawah yang termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa dari total 367 usulan lahan, sebanyak 115 lokasi belum memenuhi kriteria “clean and clear”. Namun, sebanyak 35 lokasi sudah dinyatakan layak untuk pembangunan.
Rencananya, program Sekolah Rakyat akan membangun sekitar 200 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA yang ditujukan khusus untuk masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi pijakan bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk melangkah bersama dalam menjalankan program ini.
“Marilah kita jalankan program ini dengan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan, serta memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan dan arahan Presiden,” tutup Saifullah Yusuf.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih. Selain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, turut hadir Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo.(da*)
