 |
| Menteri Nusron saat sosialisasi RDTR di Medan. |
Medan, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Utara (Sumut) untuk menyelesaikan target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Sumut sebagai bagian dari pencapaian target nasional.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi dengan Pemda se-Sumut pada Rabu (7/5/2025).
"Target nasional adalah menyelesaikan 2.000 RDTR pada tahun 2028, dengan 128 di antaranya berasal dari Sumut. Saat ini, baru 14 yang telah selesai, sehingga masih ada 114 yang perlu diselesaikan," ujar Menteri Nusron dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut.
RDTR memiliki peran vital dalam menciptakan sistem tata ruang yang teratur, mempermudah proses perizinan investasi, serta menghindari potensi konflik pemanfaatan lahan. Dokumen RDTR yang lengkap dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan melindungi kawasan strategis dari konversi fungsi lahan yang tidak terkendali.
Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN dengan dukungan dana dari Bank Dunia akan memberikan bantuan kepada Pemda dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Pembiayaan akan dibagi menjadi tiga bagian: 30% dari pemerintah kabupaten/kota, 30% dari provinsi, dan sisanya dari pemerintah pusat, agar target nasional 2.000 RDTR tercapai, dengan 128 di antaranya berasal dari Sumut,” terang Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh kepala daerah untuk segera menentukan wilayah prioritas RDTR dan mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan seluruh target RDTR, termasuk yang ada di Sumut, dapat tercapai tepat waktu.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, hadir Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah.
Selain itu, turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, beserta kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara, serta Forkopimda Provinsi Sumatera Utara.(da*)
