 |
| ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat mencatatkan capaian gemilang dalam penerimaan pajak luar negeri hingga akhir April 2025. Angka penerimaan mencapai Rp911,41 miliar, jauh melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp411,55 miliar.
“Penerimaan perpajakan dari sektor luar negeri telah mencapai Rp911,41 miliar dan ini sudah melampaui target yang kami tetapkan sebelumnya,” ungkap Kepala DJPb Sumbar, Syukriah, dalam laporan kinerja pelaksanaan APBN wilayah Sumbar yang disampaikan di Padang, Selasa (27/5).
Syukriah menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencerminkan lonjakan signifikan, yakni tumbuh 649,79 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan drastis ini utamanya disumbang oleh melonjaknya penerimaan dari Pajak Bea Keluar.
“Bea Keluar mengalami pertumbuhan sangat tinggi, mencapai 776,48 persen secara tahunan, dengan realisasi sebesar Rp906,94 miliar,” jelasnya lebih lanjut.
Lonjakan penerimaan ini dipicu oleh peningkatan volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang berasal dari Sumatera Barat.
Di luar penerimaan pajak, DJPb Sumbar juga melaporkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp628,17 miliar atau sebesar 38,90 persen dari target tahun 2025. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontribusi positif juga datang dari Badan Layanan Umum (BLU), yang mencatatkan pertumbuhan 14,93 persen, menjadi salah satu pendorong utama kenaikan PNBP hingga April 2025.
Sementara itu, belanja negara di wilayah Sumatera Barat tercatat mencapai Rp9,38 triliun hingga 30 April 2025, atau sekitar 30,13 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp31,14 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Untuk komponen transfer ke daerah, realisasi hingga akhir April mencapai Rp6,79 triliun dari total pagu Rp20,20 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 0,74 persen secara tahunan atau meningkat Rp49,65 miliar, terutama disebabkan oleh percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).
“DAU masih menjadi komponen terbesar dalam transfer ke daerah, dengan realisasi mencapai Rp5,01 triliun,” tambah Syukriah.(da*)
