 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka pertemuan perdana Joint Coordinating Committee (JCC) dalam rangka pelaksanaan proyek *Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement* (LANDLAB) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Proyek LANDLAB merupakan bentuk kerja sama hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN bersama Badan Bank Tanah.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada JICA atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan proyek ini,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan di sektor pengembangan lahan dan pengelolaan Bank Tanah.
Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, mulai April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC, disusun strategi peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan pertanahan serta pengelolaan Bank Tanah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya menyusun kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Ke depan, kebijakan kita tidak lagi berdasarkan intuisi atau perencanaan jangka pendek, tapi benar-benar berlandaskan data dan kebutuhan lapangan. Dengan begitu, kita tidak terus-menerus melakukan perbaikan tambal sulam dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menilai bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sistem pengelolaan pengembangan lahan dan Bank Tanah di Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia memiliki wilayah daratan lima kali lebih luas. Hal ini merupakan potensi besar bagi pengembangan pertanahan secara strategis,” ujarnya.
Ia berharap LANDLAB dapat mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek-proyek yang mengusung konsep *Transit Oriented Development* (TOD). Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan selama pelaksanaan program.
“Sepanjang kegiatan ini berlangsung, kami sangat terbuka terhadap masukan dari seluruh pihak yang terlibat. Saya senang kita bisa memulai kolaborasi ini bersama dan menjadikannya kerja sama yang produktif,” tutur Takeda.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual. Beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.
Selama kegiatan berlangsung, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari lingkungan Kementerian ATR/BPN.(da*)
