 |
| Menteri Nusron hadir di Hari Jadi Nadhlatul Wathan. |
Mataram, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir dalam acara Tasyakur Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XV Nahdlatul Wathan yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).
Dalam sambutannya, Nusron Wahid mengungkapkan komitmennya untuk memprioritaskan program Redistribusi Tanah di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan menguntungkan masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan. “Saya minta kepada Pak Kanwil (BPN Provinsi NTB) untuk mencari tanah-tanah terlantar, serta Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya telah habis di NTB, untuk kemudian didistribusikan kepada warga,” kata Menteri Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN ini juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dijalankan oleh Nahdlatul Wathan bersama Gubernur NTB dalam mendukung program Ketahanan Pangan yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto melalui gerakan "NW Menanam."
“Masih banyak tanah negara yang terbengkalai di Indonesia, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya sangat senang menyaksikan penandatanganan MoU antara PB NW dan Gubernur NTB, sebagai langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan melalui gerakan NW Menanam,” ungkapnya.
Nusron menegaskan bahwa sebagai bagian dari upaya kolaborasi, Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan untuk merealisasikan program Redistribusi Tanah dan pemanfaatan tanah negara yang tidak terpakai. “Kami akan terus berkomunikasi dengan PB NW untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, agar tanah-tanah yang telah dikuasai lebih dari 5 hingga 10 tahun tanpa dimanfaatkan, izinnya dapat dicabut dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan yang lebih baik. Pernyataan tersebut disambut antusias dengan tepuk tangan dari para jemaah Nahdlatul Wathan.
Nusron Wahid juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi tanah di Indonesia. Dari total 70 juta hektare tanah non-hutan, sekitar 46% hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Bahkan, terdapat satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare tanah. “Ketimpangan ini adalah salah satu tantangan besar yang harus diatasi, dan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, saya mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Melalui program Redistribusi Tanah, khususnya untuk tanah eks HGU, Nusron menegaskan komitmen Presiden RI dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.(da*)
