 |
| Ketua DPRD Padang, Muharlion, pimpin rapat pembahasan laporan keuangan daerah. |
Padang, Rakyatterkini.com - DPRD Kota Padang menggelar rapat intensif untuk menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa-Rabu (27-28/5/2025).
Pembahasan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sistem perpajakan kota.
Isu utama yang dibahas mencakup efektivitas pungutan pajak, termasuk pajak sarang burung walet, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti listrik dan makanan-minuman, serta strategi peningkatan efisiensi dan kepatuhan pajak.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memimpin pembahasan hari pertama dan menekankan pentingnya verifikasi faktual di lapangan sebelum menetapkan kebijakan fiskal. “Pajak bukan sekadar angka di atas kertas. Harus ada data konkret dan pendekatan langsung di lapangan untuk menjamin keadilan dalam pemungutan,” tegasnya.
Salah satu temuan utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah rendahnya kontribusi pajak dari sektor walet, meski potensinya tinggi. Banyak pelaku usaha walet belum terdaftar sebagai wajib pajak resmi. Sebagai tindak lanjut, Bapenda telah berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Balai Karantina untuk memetakan aktivitas usaha walet secara menyeluruh.
Penerimaan dari PBJT Tenaga Listrik juga mendapat sorotan. Audit awal terhadap perusahaan besar yang memiliki pembangkit listrik sendiri—seperti PT Semen Padang—mengungkap potensi kekurangan pembayaran.
Bapenda berencana menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) untuk Tahun Pajak 2024 sebagai bentuk penagihan resmi.
Sektor makanan dan minuman, khususnya yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, turut menjadi perhatian. Banyak transaksi konsumsi di lingkungan perkantoran belum tercatat sebagai objek pajak PBJT, yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.
Muharlion mendorong Pemko Padang untuk menyusun strategi baru guna memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. “Kita tak boleh puas dengan kondisi saat ini. Perlu inovasi dan sinergi antar-OPD untuk menggali seluruh potensi yang ada,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II, Miswar Djambak, menegaskan penguatan PAD harus sejalan dengan arah pembangunan kota. “Kita perlu tahu visi besar Kota Padang—apakah ke arah pariwisata, pendidikan, atau perdagangan. Setiap arah butuh strategi fiskal yang spesifik,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Rafli Boy, menargetkan PAD Kota Padang bisa menembus angka satu triliun rupiah. Ia juga mendorong pemanfaatan potensi sektor parkir di kafe dan restoran sebagai sumber pendapatan baru. “Pelayanan publik yang nyaman adalah bagian dari peningkatan PAD,” ungkapnya.
Rapat turut dihadiri anggota Komisi II lintas fraksi seperti Faizal (PAN), Surya Jufri (Demokrat), Yosrizal (PKB), dan Mastilizal (Gerindra). Perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memberikan paparan terkait capaian dan tantangan sektor masing-masing.
DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat serta mendorong perbaikan sistematis demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv)
