 |
| Musrenbang RKPD Sumbar 2026. |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pihak terkait untuk menyatukan pandangan dan komitmen dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
Itu disampaikan saat beliau membuka sekaligus menjadi pembicara utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, pada Selasa (15/4/2025).
“Setelah berbagai pencapaian yang telah kita raih hingga akhir periode RPJPD pada tahun 2024, RKPD Sumbar 2026 akan mengacu pada RPJPN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2029,” ujar Mahyeldi dalam Musrenbang yang juga dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Di bawah kepemimpinan Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusung visi Sumatera Barat yang maju dan berkeadilan, berlandaskan agama dan budaya. Visi ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dengan harapan dapat mempercepat proses pembangunan serta berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
“Seluruh Kepala Daerah, Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN di Sumbar perlu untuk menyatukan persepsi. Kami menyadari bahwa dukungan dari kabupaten/kota sangatlah penting,” tambah Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi juga menekankan pentingnya peran perantau Minang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk turut serta memberikan kontribusi dalam pembangunan Sumbar.
Di antara prioritas pembangunan yang akan difokuskan adalah pemerataan pendidikan dan kualitas kesehatan, menjadikan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan nagari dan desa sebagai pusat kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur yang merata dan tanggap terhadap bencana juga menjadi prioritas, selain itu, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Musrenbang RKPD Sumbar 2026 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; Bupati/Wali Kota se-Sumbar; Ketua DPRD Sumbar, Muhidi; serta pejabat dan kepala instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk memahami dengan baik ide-ide dan gagasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah dituangkan dalam buku *Paradoks Indonesia dan Solusinya*. Bima Arya menekankan pentingnya sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Bima Arya juga memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Sumbar, termasuk pengurangan angka kemiskinan yang tercatat sebesar 5,97 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti tingkat pengangguran dan penanganan stunting yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan pentingnya penekanan pada ketahanan iklim, bencana, dan reforma agraria dalam penyusunan RKPD Sumbar 2026. Tiga isu tersebut, menurutnya, harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang menyeluruh.
Dengan berbagai masukan dan kolaborasi yang solid, Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (da*)
