 |
| Proses pembelajaran |
Mentawai, Rakyatterkini.com – Rombongan Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk meninjau secara langsung proses pembelajaran di salah satu wilayah terluar Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa kunjungan ini dilatarbelakangi oleh temuan data yang menunjukkan kondisi pendidikan di Mentawai masih sangat tertinggal.
“Kami hadir di Kabupaten Kepulauan Mentawai karena data yang kami terima memperlihatkan kondisi pendidikan di daerah ini masih jauh tertinggal,” ujar Esti Wijayati saat berada di Padang, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa ketertinggalan tersebut dapat terlihat dari rendahnya angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni, dan rata-rata lama menempuh pendidikan. Seluruh indikator ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Mentawai masih di bawah rata-rata, baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat maupun secara nasional.
“Jika dilihat dari indikator pendidikan, Mentawai masih tertinggal, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumbar,” lanjutnya.
Untuk memperbaiki situasi ini, Esti menekankan perlunya kebijakan strategis yang dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa langkah telah dirancang Komisi X, termasuk perluasan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
“Salah satu hal yang paling penting adalah menjamin tunjangan bagi para guru yang mengajar di daerah Kepulauan Mentawai,” tegasnya.
Esti juga optimis bahwa Mentawai memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan, terlebih dengan mulai beroperasinya Bandar Udara Mentawai pada 25 Oktober 2023, yang memperlancar akses ke wilayah tersebut. Hal ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengembangan pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemkab Kepulauan Mentawai.
“Mendorong kemajuan pendidikan di Mentawai harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Sumbar,” tutup Esti. (da*)
