 |
| ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$427,5 miliar atau sekitar Rp6.997 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.370 per dolar AS) pada Januari 2025.
Dari total tersebut, ULN pemerintah tercatat sebesar US$204 miliar atau sekitar Rp3.352 triliun, sementara ULN sektor swasta mencapai US$194,4 miliar atau Rp3.181 triliun.
"Posisi ULN Indonesia per Januari 2025 sebesar 427,5 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,1 persen (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya pada Senin (17/1).
Ramdan menjelaskan bahwa peningkatan ULN pemerintah dipengaruhi oleh masuknya modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Berdasarkan penggunaannya, utang tersebut dialokasikan ke berbagai sektor, antara lain layanan kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), pendidikan (16,6 persen), konstruksi (12,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen).
"Mayoritas ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, yakni sekitar 99,9 persen dari total ULN pemerintah, sehingga tetap dalam kondisi terkendali," tambahnya.
Sementara itu, ULN sektor swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor ini menyumbang 79,4 persen dari total ULN swasta.
"Sebagian besar ULN swasta juga berjangka panjang, dengan porsi mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta," ujar Ramdan.
Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
"Langkah-langkah akan terus dilakukan untuk mengurangi risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian," tutupnya. (da*)
