 |
| ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berlangsung pada Kamis (20/3/2025) pagi ini. Aksi demonstrasi tersebut rencananya akan digelar oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi jumlah personel yang dikerahkan. “Sebanyak 5.021 personel,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (20/3).
Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR Senayan akan bersifat situasional. Susatyo menyatakan bahwa pengalihan atau penutupan arus lalu lintas akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh personel yang bertugas agar selalu mengedepankan pendekatan persuasif, tidak melakukan provokasi ataupun terpancing provokasi, serta lebih mengutamakan negosiasi dan pelayanan yang humanis demi menjaga keamanan dan keselamatan.
Selain itu, Susatyo juga mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan tidak memprovokasi massa.
"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, jangan memaksakan kehendak, hindari tindakan anarkis, serta jangan merusak fasilitas umum. Hargai hak pengguna jalan lain yang melintas di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya," tegasnya.
Sebagai informasi, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama pemerintah pada Selasa (18/3). Seluruh fraksi di DPR telah sepakat untuk membawa revisi UU TNI ini ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis (20/3).
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Aliansi Masyarakat Sipil menyerukan aksi turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI ini.
“Pemerintah saat ini tengah sibuk melakukan revisi terhadap UU TNI yang justru mengandung sejumlah pasal bermasalah. Hal ini dapat mengancam masa depan demokrasi serta bertentangan dengan amanat rakyat! Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk bersama-sama turun ke jalan dalam aksi yang akan digelar pada Kamis (20/3) di depan Gedung DPR RI,” tulis akun Instagram @bem_si.(da*)
