 |
| ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Pemerintahan Donald Trump resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil yang berperan dalam pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta perbaikan berbagai situs web pemerintah. Pembubaran ini dikonfirmasi oleh juru bicara General Service Administration (GSA) pada Sabtu (2/3/2025).
Menurut Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA, Thomas Shedd, memberi tahu anggota tim digital 18F bahwa tugas mereka dihentikan karena dianggap "tidak kritis." Sebanyak 90 pegawai tim tersebut kehilangan akses ke perangkat kerja mereka segera setelah keputusan ini diumumkan.
GSA menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari penerapan sejumlah perintah eksekutif, salah satunya adalah "Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden" yang ditandatangani pada 11 Februari lalu.
Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi sebuah unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai "kantor komputer milik pemerintah yang jauh." Musk membalas dengan mengatakan bahwa kelompok tersebut telah "dihapus."
Tim 18F dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah GSA. Tim ini bertugas untuk meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan bagi masyarakat. Mereka juga berperan dalam meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Hingga saat ini, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim tersebut masih dapat diakses.
Selain itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik untuk menggunakan data pajak pribadi guna meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS untuk mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.
Menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan ini.(da*)
