Notification

×

Iklan

Peluang BUMDes Disamping Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih

Jumat, 07 Maret 2025 | 19:29 WIB Last Updated 2025-03-07T12:29:02Z

Ilustrasi BUMDes.

Sawahlunto, Rakyatterkini.com - Pemerintah telah menggulirkan kebijakan baru dengan memperkenalkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Wacana ini mengundang pro dan kontra, terutama dari kalangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Bumdes Bersama (Bumdesma). 

Banyak yang khawatir bahwa kehadiran KDMP akan mengancam eksistensi BUMDes yang selama ini sudah berjuang keras membangun ekonomi desa. Namun, di sisi lain, ada pula yang melihat ini sebagai peluang baru bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Transformasi BUMDes dan Ketahanan Pangan

Sejak beberapa tahun terakhir, BUMDes menjadi pilar utama dalam pengelolaan ekonomi desa. Dengan penyertaan modal dari dana desa, berbagai unit usaha dikembangkan, mulai dari jasa penyewaan, pertanian, hingga industri kreatif. 

Keberadaan BUMDes makin menguat tahun 2025 ini didorong dengan adanya kebijakan alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Dana ini diharapkan menjadi pendongkrak BUMDes untuk pengembangan usaha sektor pertanian, peternakan, dan distribusi pangan yang berbasis desa.

Beberapa  pihak melihat bahwa kebijakan ini bisa menjadi yang terakhir bagi BUMDes. Pasalnya, dana ketahanan pangan ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut di tahun berikutnya. Sebaliknya, dana besar ini akan terserap untuk KDMP, dengan dukungan langsung dari lembaga keuangan seperti Himbara. 

Artinya, koperasi desa yang baru dibentuk ini akan mendapatkan suntikan dana besar, sementara BUMDes harus berjuang sendiri tanpa kejelasan dukungan dari pemerintah.

Kebingungan di Lapangan

Dilansir dari Kompasiana.com adanya fenomena kebingungan di lapangan. Dalam berbagai diskusi, banyak pelaku Bumdes merasa gamang dengan perubahan ini. Ada ketidaksiapan dalam memahami posisi BUMDes di tengah kebijakan baru ini. 

Bahkan, ada indikasi bahwa Kementerian Desa sendiri tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi program Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa disebut-sebut hanya menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini tanpa memperjuangkan keberlanjutan Bumdes yang sudah ada

Ketidakpastian ini membuat kepala desa dan pengelola Bumdes bertanya-tanya: Apakah program KDMP akan menggantikan Bumdes sepenuhnya? Ataukah hanya akan menjadi pelengkap dari ekosistem ekonomi desa yang sudah ada?

Menurut Suyono Suryoputro, seorang Aktifis Relawan Pemberdayaan Desa, ada tiga Opsi Masa Depan Bumdes. Para pelaku Bumdes kini menghadapi tiga kemungkinan skenario ke depan:

1. Dilebur menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam skenario ini, BUMDes dan unit usahanya akan digabungkan ke dalam struktur koperasi yang baru dibentuk, sehingga status Bumdes sebagai badan usaha milik desa bisa hilang secara perlahan.

2. Berkolaborasi dengan KDMP. Bumdes tetap ada, tetapi harus bekerja sama dengan koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan usaha, misalnya dengan berbagi peran dalam distribusi dan produksi barang serta jasa.

3. Ditinggalkan dan berjalan sendiri. Jika tidak bisa beradaptasi, Bumdes harus mencari cara bertahan sendiri tanpa dukungan pemerintah, yang tentunya akan menjadi tantangan besar.

Menurut Suryono, sebenarnya, jika dikelola dengan baik, KDMP bisa menjadi peluang baru bagi desa. Sebagai koperasi berbasis desa, KDMP berpotensi meningkatkan skala usaha desa, membuka akses pasar lebih luas, serta memberikan kesempatan bagi warga desa untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. 

"Namun, jika implementasi kebijakan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan ekosistem ekonomi desa yang telah terbentuk, dampaknya bisa berbahaya. Koperasi ini bisa menjadi 'makhluk baru' yang justru merusak sistem yang sudah berjalan, terutama jika sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk BUMDes dialihkan sepenuhnya ke KDMP." tambahnya. 

Banyak desa yang baru mulai membangun BUMDes akan kesulitan jika harus bersaing dengan koperasi yang mendapatkan sokongan dana besar. Jika benar BUMDes ditinggalkan begitu saja, maka program ini justru bisa melemahkan ekonomi desa, bukan memperkuatnya. (ris1)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update