Notification

×

Iklan

Kalah di Pilkada Serang, Andika-Nanang dan Isyarat Penolakan Politik Dinasti

Sabtu, 08 Maret 2025 | 22:07 WIB Last Updated 2025-03-08T15:07:00Z

Ilustrasi Pilkada


Jakarta, Rakyatterkini.com – Pasangan calon kepala daerah, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, mengalami kekalahan dalam Pilkada Kabupaten Serang yang digelar pada 27 November 2024. Hasil ini dianggap sebagai cerminan penolakan masyarakat terhadap praktik politik dinasti yang masih kuat di Banten.


Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa kekalahan Andika-Nanang menjadi bukti bahwa masyarakat semakin kritis terhadap dominasi politik keluarga.


Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memenangkan gugatan Andika-Nanang, putusan tersebut memicu pertanyaan publik. Fernando bahkan mengingatkan bahwa pernah ada kontroversi terkait putusan sengketa Pilkada yang melibatkan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang tersandung kasus suap.


“Bisa saja diterimanya gugatan Andika-Nanang dalam sengketa Pilkada Kabupaten Serang menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik putusan tersebut,” lanjutnya.


Fernando juga menyoroti rekam jejak Andika selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten pada periode 2017-2022, yang dinilainya tidak memiliki pencapaian berarti. Hal ini, menurutnya, turut berpengaruh terhadap elektabilitas Andika di Pilkada Serang.


Lebih lanjut, Fernando menyoroti bahwa jabatan yang pernah dipegang Andika, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Wakil Gubernur, kemungkinan besar didapat bukan karena kapasitas pribadi, melainkan faktor keluarga.


Sementara itu, pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas yang memenangkan Pilkada Serang, menurut Fernando, memiliki tugas berat untuk membuktikan bahwa kemenangan mereka merupakan hasil pilihan rakyat. Ia juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam kemenangan pasangan tersebut.


"Saya mengingatkan masyarakat Serang serta daerah yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk tetap menolak politik dinasti demi mendapatkan pemimpin yang benar-benar layak," tutup Fernando.(BPP)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update