 | |
| KPA WINALSA Solok Selatan Luncurkan Sekolah Lapangan Agroforestry. |
Program ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Lembaga Pengelola
Hutan Nagari (LPHN), komunitas peduli lingkungan, fasilitator, dan petani di
sekitar kawasan Sekretariat Winalsa dan sekitarnya.
Hendri Syarif, Ketua KPA Winalsa Solok Selatan, menyampaikan
bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memberikan manfaat kepada
masyarakat, terutama dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi petani.
“Melalui program Sekolah Lapangan Agroforestry, diharapkan
Winalsa dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan perekonomian
masyarakat ke depan,” ungkap Hendri pada acara peluncuran yang berlangsung di
Sekretariat Winalsa Pondok Belajar Pangan Berkelanjutan, Suka Baru, Nagari Lubuk
Gadang, Kecamatan Sangir.
KPA Winalsa, yang telah berdiri sejak tahun 2000, kini
memiliki kesempatan untuk membekali masyarakat yang akan mengelola Perhutanan
Sosial di wilayah tersebut. Hendri menjelaskan bahwa 65 persen wilayah Solok
Selatan merupakan kawasan hutan negara, yang terdiri dari hutan produksi, hutan
lindung, dan Taman Nasional Kerinci Sebelah (TNKS).
Sementara 35 persen sisanya
mencakup kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dengan hanya 15 persen yang
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan kawasan dan ekonomi.
“Dengan terbatasnya wilayah kelola, sangat sulit bagi
masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Oleh karena itu, perluasan
pertanian melalui Kawasan Perhutanan Sosial menjadi langkah yang sangat
penting,” jelas Hendri.
Ia juga menegaskan pentingnya mengelola hutan secara legal
tanpa melanggar hukum, agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan.
Eksekutif Walhi Daerah Sumatera Barat, Abdul Aziz,
menambahkan bahwa keberadaan Walhi sejak tahun 1990 di Sumatera Barat telah
menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian jangka panjang,
terutama melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan seperti
perhutanan sosial.
"Melalui agroforestry, masyarakat dapat menanam tanaman
campuran seperti kopi, durian, alpukat, dan kayu manis, bukan kelapa sawit,
sehingga hutan tetap terjaga dan ekonomi masyarakat meningkat," tuturnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Solok Selatan,
Nurhayati, menekankan pentingnya sinergi antara Walhi dan Dinas Pertanian dalam
pengelolaan hutan dan alam.
Ia berharap agar pengelolaan hutan nagari, hutan
desa, dan hutan rakyat dapat berjalan lebih efektif untuk mendukung swasembada
pangan yang berkelanjutan, sesuai dengan nawacita Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Nurhayati, kolaborasi ini diharapkan dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial, dengan
hasil yang dapat terlihat dalam Indeks Desa Mandiri (IDM) yang meningkat.
"Dari 2.923 desa tertinggal di Indonesia tahun lalu, kini hanya tersisa
189 desa yang masih tertinggal," tambahnya.
Camat Sangir, Abul Abbas, juga mengimbau agar seluruh pihak
dapat memperkuat persatuan dalam membangun program perhutanan sosial ini, tanpa
rasa curiga satu sama lain. Ia menegaskan pentingnya merawat hutan agar
generasi mendatang bisa menikmati hasilnya.
Sementara itu, Kepala UPTD KPHL Hulu Batang Hari, Hasan,
menyampaikan bahwa sudah banyak dukungan yang diberikan kepada LPHN/Lembaga
perhutanan sosial, termasuk peningkatan kapasitas kelompok dan bimbingan usaha.
"Tahun ini, kawasan perhutanan sosial di Solok Selatan
sudah mencapai 40 ribu hektar. Namun, KPA Winalsa masih dalam tahap pembicaraan
untuk mengelola kawasan tersebut," ujarnya.
Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan program
perhutanan sosial di Solok Selatan dapat terus berkembang dan memberikan
manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun
kelestarian lingkungan. (alwis)
