Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pimpin rapat mitigasi bencana dan percepatan pembangunan Tol Sicincin-50 Kota. |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan diskusi tentang mitigasi dan penanggulangan dampak bencana di Sumbar, serta percepatan pembangunan tol Sicincin - 50 Kota dengan berbagai pihak, Jumat (24/5/2024) malam.
Selain diskusi, kegiatan ini juga mencakup penandatanganan komitmen bersama antara gubernur dan bupati/walikota yang daerahnya terdampak oleh pembangunan jalan tol Padang - 50 Kota.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan dalam diskusi tersebut, banyak saran dan masukan yang diperoleh mengenai penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar serta kelancaran pembangunan jalan tol Padang - 50 Kota ke depan.
"Untuk kebencanaan, salah satu masukan adalah membentuk tim atau komunitas kerja guna melindungi masyarakat di sepanjang daerah berisiko bencana. Saat ini, potensi ancaman masih besar terutama di daerah sekitar kaki Gunung Marapi.
Diperkirakan ada sekitar 1 juta meter kubik sisa abu erupsi yang masih mengendap di puncak gunung dan ini harus diantisipasi, ujar Gubernur Mahyeldi.
Terkait dengan proyek tol, Gubernur Mahyeldi juga mencatat banyak masukan yang diterima. Namun, pihaknya masih menunggu penetapan trase (lajur) dari pemerintah pusat sebagai dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi (Penlok) dan pembebasan lahan.
"Semua pihak siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, dan itu patut kita syukuri," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan beberapa kesepakatan yang dicapai dalam diskusi tersebut. Pertama, bupati/walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kedua, perguruan tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana, di bawah koordinasi Badan Pemanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi sebagai dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar.
Keempat, semua pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden. (adpsb)