 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, lantik Suprayitno sebagai Pj Walikota Payakumbuh. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah atas nama Presiden melantik Suprayitno sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Payakumbuh, Senin (27/5/2024) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.
Gubernur juga menyerahkan Surat Keputusan Mendagri tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pj Bupati Kepulauan Mentawai kepada Fernando Jongguran Simanjuntak.
Suprayitno sendiri saat ini menjabat Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan menggantikan Pj Wako sebelumnya, Jasman, yang kembali bertugas sebagai Staf Ahli Gubernur Sumbar.
Sementara itu, Fernando Jongguran Simanjuntak sendiri juga menjabat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi KKP RI.
"Dalam penggantian kepemimpinan, kita mengharapkan adanya keberlanjutan pengelolaan pemerintahan secara berkesinambungan. Sehingga, terwujud pemerintahan yang good dan clean governance. Untuk itu, kepala daerah harus menjaga keharmonisan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan," ucap Gubernur dalam arahannya.
Gubernur mengingatkan, kepala daerah dan pejabat di pemerintahan mendapatkan berbagai fasilitas dari negara. Diharapkan, dengan fasilitas tersebut, seluruh pejabat dapat fokus melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.
"Kepala daerah berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta. Selain itu, juga harus memaksimalkan segenap potensi yang ada di daerah masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya lagi.
Di samping itu, Gubernur juga mengingatkan kepala daerah wajib menyukseskan segenap program pemerintahan, seperti mengentaskan kemiskininan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Patut juga diingat kinerja kepala daerah selalu dievaluasi setiap triwulan, terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan pemerintah. (adpsb/isq)
