 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar . |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan elektronifikasi dan realisasi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah kemestian.
Itu disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (21/3/2024).
TP2DD adalah salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
Gubernur menekankan pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, karena diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda yang ada di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, untuk penerapan realisasi transaksi nontunai, baru Pemprov Sumbar yang sudah 100 persen menerapkan.
"Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah," ucap Endang. (adpsb)
