 |
| Sekdaprov Sumbar, Hansastri, pada rakor petugas verifikasi dan validasi DTKS. |
Bukittinggi, Rakyatterkini.com - Pejabat dan operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk terus meningkatkan validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos).
Diharapkan hal ini akan memastikan penyaluran bansos di Sumbar lebih akurat dan sesuai sasaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri saat menghadiri Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS tingkat Sumbar di Hotel Triple Three Bukittinggi pada Kamis (1/2/2024). Sekda menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik terkait kualitas data oleh pejabat dan operator pengelola DTKS.
"Saat bansos disalurkan dengan lebih tepat, penanggulangan kemiskinan di Sumbar akan semakin efektif. Ini merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh para operator DTKS di tingkat desa/nagari/kelurahan, serta oleh pejabat terkait di Kota/Kabupaten serta Provinsi," ujar Sekda Hansastri.
Ia berharap agar para operator DTKS dapat mengikuti rapat koordinasi dengan serius, guna meningkatkan pemahaman melalui materi yang disampaikan oleh para narasumber.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah, melaporkan tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini antara lain untuk meningkatkan pemahaman pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kota/kabupaten, serta petugas data di tingkat desa/nagar/kelurahan.
"Partisipan dalam kegiatan ini melibatkan para Kepala Dinsos Kabupaten/Kota, pejabat Eselon III yang berkecimpung dalam DTKS dan P3KE, serta operator DTKS dengan total peserta sebanyak 100 orang," ungkap Syaifullah.
Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi melibatkan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial di Sumbar, peningkatan kualitas DTKS untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, tata cara pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG, serta pemahaman yang lebih baik terkait Peraturan Menteri Sosial terkait Pengelolaan DTKS.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap agar informasi terkait pengelolaan DTKS dapat tersampaikan dengan baik, terciptanya kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat menjadi lebih akurat dan sesuai sasaran," pungkas Syaifullah. (adpsb)
