 |
| Massa gelar demontrasi di depan komplek kantor bupati Solok. |
Solok, Rakyatterkini.com - Masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari (Solina) Kabupaten Solok dan Aliansi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok melakukan aksi Demonstrasi di depan kantor bupati Solok dan DPRD, Kamis 28 Desember 2023. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu berlangsung damai.
Massa Solidaritas Lintas Nagari (Solina) yang lebih dulu datang melalui penanggung jawab aksinya Arisvan Bachtiar mengatakan aksi ini digelar karena dinamika yang terjadi di Kabupaten Solok, yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh panggung politik yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Solok, katanya.
Selain itu Arisvan Bachtiar menegaskan aksi ini digelar karena adanya temuan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa temuan fiktif dan mark up keuangan negara oleh oknum anggota DPRD Kab Solok yang dilakukan secara berjamaah, tegas Arisvan.
Selanjutnya dihadapan Ketua DPRD Kab Solok Dodi Hendra, mantan aktivis itu menjelaskan sudah empat tahun menduduki jabatan sebagai anggota DPRD, mereka hanya mampu melahirkan lima peraturan daerah salah satunya Perda Merokok dan malah dalam setiap rapat oknum anggota DPRD itu justru merokok, jelasnya.
Disebutkan Arisvan bahwa sudah 14 miliar rupiah anggaran yang berasal dari uang rakyat diberikan untuk kepentingan anggota DPRD baik itu berupa kunjungan kerja dan lain sebagainya. Namun hasilnya tidak berdampak pada masyarakat Kabupaten Solok.
"Untuk itu kami masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari (Solina) menuntut anggota DPRD Kab Solok agar menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Solok karena anggota dewan terhormat itu dipilih dan diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.
Di tengah tuntutan untuk masuk ke Gedung DPRD Kab Solok tidak dipenuhi oleh aparat kepolisian, Solidaritas Lintas Nagari (Solina) yang dipimpin Arisvan Bachtiar dan Riki Hamzah mengajak peserta demonstran untuk bersama-sama menandatangani petisi diatas kain kafan sebagai tanda matinya demokrasi di Kabupaten Solok.
Sementara itu Aliansi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi yang berasal dari masyarakat Nagari Gantung Ciri, Nagari Simpang Tanjuang Nan IV dan Alahan Panjang dalam orasinya di area Tugu Ayam depan Komplek kantor Bupati Solok menuntut agar jabatan wali Nagari Gantung Ciri dikembalikan.
Dalam aksi tersebut peserta demonstran ditemui oleh beberapa anggota DPRD diantaranya Ketua DPRD Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Ketua Fraksi PPP Dendi, kemudian Fraksi Demokrat Edrizal dan Dedi Fajar Ramli dan anggota DPRD tersebut mengatakan akan menindaklanjuti secepatnya segala aspirasi yang disampaikan oleh para demonstrasi.
Demonstran juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan agar mengembalikan hak ulayat nagari dari mafia-mafia tanah, kemudian selamatkan Bukit Cambai dari tangan-tangan jahil.
Selanjutnya stop tindakan semena-mena pemerintah dan pemberhentikan operasional tambang besi, padahal tambang sudah berizin dan kewajiban sudah terpenuhi. (dd)
