 |
| Fadila Dwi Putri. | Foto istimewa |
RAKYATTERKINI.COM - Korupsi menjadi masalah yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia.
Meskipun sudah ada beberapa instansi anti korupsi seperti KPK, namun faktanya Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus korupsi yang cukup tinggi di dunia.
Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal, apabila tidak didukung kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.
Seperti kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat DPR dan DPRD. Menurut data dari KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD.
Penanganan dalam kasus ini pun sangat memprihatinkan. Contohnya pada kasus korupsi kepala daerah di Papua, menurut catatan KPK dalam rentang waktu 2008-2023, ada sembilan kepala daerah wilayah Papua yang terjerat tindak pidana korupsi.
Kondisi ini dipicu oleh lemahnya hukum di Indonesia. Ketidakadilan dalam penerapan hukum sering kali mengakibatkan kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
Khususnya jika pelaku korupsi tersebut adalah orang terpandang dan memiliki status seperti dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi mulai dari, aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan nagari (desa), serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya.
Kasus-kasus tersebut menunjukan korupsi di Indonesia melibatkan berbagai tingkatan pejabat, termasuk kepala daerah, dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Jika ada ketidakpastian atau celah dalam sistem hukum, hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang ingin melakukan tindakan korupsi.
Celah hukum ini pun bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melarikan diri dari sanksi untuk tindakan korupsi yang telah dilakukannya.
Dengan membuat rekayasa atau pembelaan agar hukuman yang didapat tidak terlalu berat, sehingga tidak memberikan efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
Dampak korupsi meliputi hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintahan dan keadilan, menggugat kehandalan sistem yang seharusnya melayani kepentingan publik.
Dana publik yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya seringkali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Korupsi di Indonesia masih menjadi perdebatan dan perlu adanya perbaikan dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan korupsi.
Pemerintah diharapkan dapat menangani kasus korupsi di Papua, dan sekitarnya maupun di seluruh wilayah Indonesia dengan tindakan tegas dalam penegakan hukum.
Langkah-langkah ini harus dilakukan secara berkelanjutan, dan diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.
Ini penting guna membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi untuk kemajuan.
Kasus korupsi dapat diatasi jika masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahayanya dampak dari tindakan korupsi terhadap negara maupun diri sendiri.
Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika orang-orang atau petinggi negara masih melakukan tindakan korupsi, padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju.
Jika dilihat dari sisi sumber daya alam yang sangat kaya dibanding negara lain, Indonesia menjadi sebuah negara dengan sumber daya yang lengkap dari berbagai sumber.
Sayangnya sumber daya ini belum dikelola dengan baik, dan juga dipengaruhi oleh orang-orang yang melakukan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, tidak untuk memajukan daerah itu sendiri.
Besar harapan masyarakat terhadap pembaruan hukum tindak pidana korupsi di masa depan agar para pelaku merasa jerah dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Saat ini dapat dilihat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat meraja lela, bahkan banyak dari pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya aparat penegak hukum jika terlibat korupsi harus lebih berat hukumannya.
Mereka yang mengerti hukum malah melanggar hukum seperti halnya orang punya rumah tapi merobohkan rumahnya sendiri, namun bisa dilihat fakta yang terjadi pada saat ini seperti apa, kita semua tau bahwa hukum dalam penanganan korupsi ini cenderung lemah apa lagi menyangkut orang yang memiliki kepentingan seperti pejabat negara.
Dukungan teknologi informasi dan sinergi lembaga penegak hukum yang baik akan mempercepat upaya dalam membasmi korupsi.
Kuncinya adalah memilih petinggi yang dapat menjalani tugasnya dengan baik dan juga tegas sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, perlu ada perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, termasuk dalam hal pengaturan hukuman bagi pelaku korupsi.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat umum agar kita dapat sama-sama mencegah dan memberantas kasus korupsi yang sudah sangat banyak terjadi.
Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ini, diperlukan upaya yang serius dan konsisten dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.
Besar harapan terhadap perubahan ini agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju. (*)
Penulis: Fadila Dwi Putri
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Baiturrahmah
