 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, terima penghargaan dari wapres RI. |
Palu, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan sebagai gubernur dengan kinerja sangat luar biasa dalam membangun daerah tertinggal.
Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afimasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah, Selasa-Rabu (3-4/10/2023).
“Alhamdulillah, ini kado untuk Hari Jadi Sumbar yang ke 78, penghargaan ini adalah wujud komitmen dan kerja keras Pemprov Sumbar bersama bupati dan wali kota se-Sumbar, serta dukungan dari pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa/nagari tertinggal,” ucap Gubernur Mahyeldi, yang dalam kegiatan itu juga didapuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili gubernur se-Indonesia dalam membacakan Ikrar Pembangunan Desa/Nagari Tertinggal.
Kinerja pengentasan nagari/desa tertinggal dalam dua tahun ini memang sangat baik, tercatat dari data IDM (Indek Desa/Nagari Membangun) pada 2021 terdapat 3 nagari/desa berstatus sangat tertinggal dan pada tahun 2023 tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal atau 100 persen berkurang.
Kemudian 2021 ada 35 nagari/desa berstatus tertinggal, dan pada tahun 2023 tinggal 25 lagi yang berstatus tertinggal atau berkurang 29%.
Kemudian untuk status desa berkembang pada 2021 terdapat 415 desa berkembang dan berhasil dikurangi menjadi 298 pada tahun 2023 atau berkurang 28,19%.
Kemudian nagari/desa yang dientaskan tersebut naik kelas menjadi nagari/desa maju dan mandiri dengan data sbb : pada tahun 2021 desa/nagari maju berjumlah 399 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 486 atau meningkat sebanyak 21,80%.
Kinerja luar biasa diperlihatkan untuk status tertinggi yaitu desa mandiri, dimana pada tahun 2021 baru ada 76 desa/nagari mandiri dan pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 226 desa mandiri atau meningkat 197,37%.
Gubernur menekankan Pemprov Sumbar bertekad untuk melepaskan status tertinggal dari 25 desa/nagari di Sumbar pada tahun 2024. Kemudian, ia meminta seluruh pihak untuk bahu membahu agar seluruh desa/nagari di Sumbar bisa meraih status desa maju dan mandiri. (adpsb)
