 |
| Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pesisir Selatan 2023 secara virtual. |
Painan, Rakyatterkini.com - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Sasaran Kinerja (SAKIP) Tahun 2023.
Itu disampaikan Bupati Rusma Yul Anwar pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 secara virtual, yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator SAKIP Kementerian PAN-RB Republik Indonesia, di Painan Covention Centre (PCC), Senin (25/9/2023).
Evaluasi bertujuan untuk menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Evaluasi dimaksud dilaksanakan mulai dari 1 September sampai dengan 30 September 2023, dengan menggunakan dua metode evaluasi, yaitu desk evaluation dan in-depth interview melalui zoom meeting.
Sekdakab Pesisir Selatan, Mawardi Roska, selaku Ketua Tim SAKIP Kabupaten diminta untuk menyampaikan data dan informasi serta menyiapkan akses yang diperlukan Tim Evaluator PAN dan RB terkait tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP tersebut.
Kepala Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Junaidi, pada evaluasi SAKIP, menyebutkan pemkab diminta menyampaikan paparan terkait upaya penguatan SAKIP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable.
Salah satu isu strategis, disarankan saat itu adalah terkait inovasi transformasi digital, perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital guna mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntable dan profesional. Dengan misi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan.
Dengan sasaran terwujudnya e-Goverment menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable yang dibagi atas dua sasaran strategis, yakni meningkatnya kwalitas layanan teknologi indormasi dengan indokator nilai SPBE dan meningkatnya keterbukaan informasi publik, dengan indikator nilai keterbukaan informasi publik yang meningkat.
Dikatakan, tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP (rekomensasi 3) adalah agar kualitas implementasi SAKIP untuk melakaanakan evaluasi internal.
Kemudian, pihaknya sudah menindak lanjuti rekomendasi LHE Reformasi Birokrasi (RB), menjadikan hasil penilaian hasil kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu dengan memberikan reward/punishment.
Melakukan pemberian penghargaan atau sanksi bagi petugas pemberi layananan. Rekomendasi/tindaklanjut, adalah telah memberikan reward dan punsihment bagi ASN/pemberi layanan.
Berikutnya, tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yakni, meningkatkan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan. Rekomendasi tindak lanjut; Telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat melalui inovaai aplikasi SIKLIK, dan Mempublikasikan hasil survey melalui website PPID dan media sosial.
Progres implementasi SAKIP, membangun komitmen pimpinan sampai tingkat staf, membangun komitmen bersama KIP Kabupaten Pesisir Selatan, pembinaan, pendampingan, dan monev PPID pelaksana secara berkala.
Progres Reform SPBE, kondisi penyenggaraan administrasi pemerintaan dan layanan publik sebelum-sesudah penerapan SPBE (6 margin) pada pra kondisi seperti belum terwujudnya koordinsi dan kolaborasi yang baik dalam pengelolaan sumber daya TIK ( kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan pemerintahan berbasis eletronik).
Kondisi setelah penerapan SBBE, pengelolaan sumber daya TIK (kebijakan, tata kelola, menajemen dan layanan pemerintah dilaksanakan secara kolaborasi dan terintegrasi.
Capaian kinerja SAKIP berdasarkan nilai Indek SPBE Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2022. Indek SBBE tahun 2019, 2020 dan 2021 nilainya 3,34 dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 47.
Nilai SPBE Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 3,35 pada 2021, merupakan tertinggi di Sumatera Barat dan peringkat 6 kabupaten/kota se Indonensia.
Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Pesisir Selatan Terbaik 1 (2019 - 2021), dengan predikat Menunju Informatif pada 2019 dan Informatif pada 2020 dan 2021.
Capaian kinerja pelaksanaaan e-Governement (SPBE) Tahun 2019, 2020 dan 2021, seperti Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan adalah 242 - 232 dan 275.
Melaksanakan reformsi birokrasi pada delapan area perubahan yakni, manajemen, deregulasi, penataan orgamisasi, penataan Tatalaksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan pelayanan publik. (baron)
