 |
| Bupati Solok Selatan, Khairunas, wakil bupati, Yulian Efi dan Ketua DPRD Zigo Rolanda foto bersama peserta FGD. |
Padang Aro, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari Menuju Kabupaten Solok Selatan Maju dan Sejahtera".
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa, (25/7/2023), dihadiri wali nagari, ketua Bamus, dan kepala urusan perencanaan dari 39 nagari di Solok Selatan.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, mengatakan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh nagari, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi terutama yang terkait dengan tupoksi, minimnya pengawasan terhadap kepala jorong, dan permasalahan lainnya.
FGD ini adalah bentuk evaluasi dan diskusi untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara nagari dengan kecamatan dan pemerintah daerah.
Kondisi keuangan nagari juga menjadi perhatian serius dalam FGD ini. Lebih dari 56% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima merupakan DAU Peruntukan. Oleh karena itu, pemerintah nagari dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan melaporkan keuangan secara transparan dan akurat.
Khairunas juga memberikan instruksi kepada wali nagari agar meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan pelaporan untuk mengantisipasi adanya temuan dalam audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini berguna memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akuntabel serta meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidakefisienan.
FGD ini digelar sebagai upaya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan pemerintah nagari semakin kuat, sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi kemajuan Kabupaten Solok Selatan yang lebih baik dan sejahtera.
Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda menegaskan FGD ini menjadi wadah penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan nagari.
Zigo juga menyoroti tentang situasi keuangan yang saat ini yang terbatas, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).
"Untuk itu dipelukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal," kata Zigo. (alwis)
