![]() |
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan ucapan selamat pada pengurus DPP PKDP. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh organisasi perantau Minangkabau di seluruh dunia untuk berkolaborasi dalam membangun daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi yang ada.
Dalam sambutannya pada acara pengukuhan Pengurus DPP PKDP Periode 2023-2028 di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan pada September 2023 mendatang, akan diadakan pertemuan bersama seluruh Diaspora Minang (perantau keturunan Minangkabau) di Sumbar.
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan segala potensi yang ada guna membangun kampung halaman. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Gubernur Mahyeldi menyadari terdapat banyak organisasi perantau Minang yang beroperasi di berbagai tingkat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
Namun, mayoritas organisasi tersebut masih bergerak secara terpisah atau parsial. Menurutnya, sinergi antar organisasi sangat diperlukan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk kemajuan daerah.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan dengan menyinergikan seluruh kekuatan tersebut, akan tercapai berbagai dampak positif baik bagi para perantau maupun untuk daerah tersebut. Ini mencakup perluasan silaturahmi, penguatan sektor ekonomi, serta peningkatan investasi di daerah.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP PKDP, H. John Kenedy Aziz, mengajak seluruh pengurus dan anggota organisasi warga Pariaman yang berada di perantauan untuk bersatu di dalam PKDP. Tujuannya adalah agar organisasi ini menjadi lebih besar dan kuat.
"Marilah kita bersatu dalam PKDP, tinggalkan ego sektoral, dan bersama-sama membangun daerah," ajak John Kenedy Aziz.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Pariaman yang hadir untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam membangun daerah. Hal ini sejalan dengan tagline acara pengukuhan, yaitu "PKDP, Bijak di Rantau, Baguno di Kampuang". (adpsb)