 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi. |
Padang, Rakyatterkini.com - Permasalahan kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi), Senin (19/12/2022).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk berbagai negara di belahan dunia.
Salah satu indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia atau disabilitas.
Menurutnya, sebagian besar lansia dan disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif, sehingga perlu dicarikan solusi, salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi.
"Dalam hal ini peran Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang berhak untuk menerima zakat," ujarnya.
Gubernur Sumbar minta Baznas provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
"Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa terwujud," harapnya.
Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.
Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara masif pada seluruh tingkatan pemerintahan.
Menurut Gubernur pada 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara nasional di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar yang tidak mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan pegawai.
"Kenapa!, karena keterbatasan anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada anggaran pusat," tutur Mahyeldi.
Permasalahan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
"Kita ingin agar pembiayaan terkait penggajian tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena keterbatasan anggaran didaerah," pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data 2021.
Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.
"Tadi Gubernur Sumbar telah menjelaskan, bahwa indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Ini masih banyak kita jumpai, terutama pada kota kota besar," sebut Suhajar.
Suhajar juga mengatakan, Kemendagri mendorong Pemda agar program-program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh penjuru Republik Indonesia. Zakat yang terkumpul tersebut nantinya dapat membantu kemaslahatan umat terutama dalam pengentasan kemiskinan.
Pemerintah pusat berharap pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan secara bahu-membahu. Apalagi urusan pengentasan kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan mempertemukan cita-cita setiap kepala daerah untuk membantu orang miskin.
Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Lalu Gita Ariadi, juga menyampaikan banyaknya ketidakhadiranya Sekda pada forum ini.
Alasannya, karena tugas dasar Sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah.
"Sekda, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis," kata Lalu Gita.
Ketua Forsesdasi Jabar, H. Acep Jamhuri menyampaikan Raker Komwil Forsesdasi ini digelar sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar para Sekda di Jabar.
Forsesdasi merupakan wadah partisipasi Sekda guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait dengan Pemerintahan Daerah sekaligus memberikan ide dan solusi dalam pelayanan pada masyarakat. (bud)
