Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Senin 7 November 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemko Solok Perkecil Anggaran untuk Masyarakat

Minggu, 20 November 2022 | 06:44 WIB Last Updated 2022-11-19T23:45:18Z

Jubir Fraksi Golkar serahkan pandangan fraksi ke pimpinan DPRD.

Solok, Rakyatterkini.com - DPRD Kota Solok laksanakan paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD, terhadap Ranperda APBD 2023 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Sabtu 19 November 2022.

Tiga fraksi melalui juru bicaranya (jubir) menyatakan pandangan umumnya, yakni Fraksi Solok Bersatu, Fraksi Adil Makmur dan Fraksi Golkar.

Paripurna dipimpin ketua DPRD Hj.Nurnisma, didampingi wakil ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma, dihadiri anggota DPRD, Forkompimda, dan undangan lainnya.

Rusnaldi, jubir Fraksi Solok Bersatu, meminta pembangunan masjid yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dikerjakan satu tahun selasai.

Adapun masjid tersebut adalah, Masjid Al-Muttaqin Tanjung Paku dengan anggaran sebesar Rp2 Miliar, Masjid As-Syura Pandan sebesar Rp5 Miliar, Masjid Istiqomah kelurahan Tanah Garam sebesar Rp2,5 Miliar, Masjid Sahara Terminal angkot sebesar Rp5 Miliar dan lanjutan pembangunan Surau Tabek sebesar Rp2,5 Miliar. 

Fraksi ini juga menyikapi tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dimana kontribusi pekerja itu tidak setimpal dengan honor yang diberikan. Sementara itu PSM adalah salah satu ujung tombak dalam pelayanan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Fraksi Adil Makmur, melalui jubir Taufiq Nizam, meminta Pemko untuk memaksimalkan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Selain itu pengoptimalan pajak daerah dan distribusi daerah merupakan upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Perkembangan digitalisasi telah mempermudah untuk pelaksanaannya.

Fraksi Adil Makmur merekomendasikan agar mengfokuskan target pelayanan publik, dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran pembangunan.

Pangkas anggaran untuk masyarakat 

Ada hal baru atas pengalokasian anggaran 2023, Pemko Solok mengalokasikan anggaran APBD yang saharusnya lebih besar untuk masyarakat, kini diperkecil demi meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

Untuk 2023, Pemko Solok hanya mengalokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebesar 20,25%, sementara itu untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar 40%.

Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar DPRD kota Solok, mengingatkan pemerintah daerah untuk mengkaji ulang anggaran yang dialokasikan tersebut, serta mengperhatikan dan mepedomani undang undang yang ada.

Nasri In Dt.Malintang Sutan, juru bicara menuturkan tidak salah masyarakat menilai pembangunan kota Solok akhir akhir ini jauh merosot dari tahun tahun sebelumnya. 

Itu dibuktikannya dari realisasi pembangunan yang dapat dilihat secara kasat mata, dan mirisnya, pada saat ini pelaksanaan APBD tahun 2022 molor dan nyaris gagal dilaksanakan. 

Ia juga menyoroti terkait dengan belanja daerah khususnya belanja pegawai yang menyedot APBD melebihi dari 30% itu, ia menyetujui mengingat kesejahteraan dan peningkatan kinerjanya pegawai. (dd)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update