 |
| Gubernur Mahyeldi bersama kepala daerah dan Bawaslu. |
Padang, Rakyatterkini.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat, menginisiasi penandatanganan pakta integritas dengan kepala daerah se-Sumbar, di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (18/10/2022).
Kepala daerah sebagai penjabat pembina kepegawaian (PPK) diminta menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Menjadi keynote speaker dalam acara tersebut gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan pemilihan kepala daerah tahun 2018 terdapat sebanyak 796 laporan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu perlu pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu.
Gubernur juga mengingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN. Ini membuat tingkat kepatuhan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN meningkat pada 2020, yakni mencapai 72,8 persen. Tahun sebelumnya, tindak lanjut rekomendasi KASN oleh kepala daerah hanya 38 persen.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin dalam laporannya menyampaikan rakor ini berlandaskan hasil rapat Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU dan Bawaslu terkait pemilihan umum 2024 presiden dan wakil presiden.
Anggota DPR RI dan DPD RI, serta Pilkada serentak. Maka rapat memutuskan pelaksanaan Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024, dan Pilkada serentak, Rabu, 27 November 2024.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni mengatakan dalam upaya menjaga netralitas ASN tersebut, Bawaslu telah membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan MenPAN RB, Kemendagri, BKN dan KASN, yang ditandatangani pada 22 September 2022. (mmc)
