Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Sabtu 3 Desember 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemkab Solsel Teken Dua Ranperda, Dua Perda akan Lahir

Rabu, 07 September 2022 | 06:07 WIB Last Updated 2022-09-06T23:07:00Z

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi bersalaman dengan ketua DPRD Zigo Rolanda.


Padang Aro, Rakyatterkini.com – Pemerintah bersama DPRD Solok Selatan teken nota kesepakatan (MoU) atas dua racangan peraturan daerah (Ranperda), Selasa (6/9/2022).


Persetujuan bersama tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, terkait Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2025 dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Rapat paripuna dipimpin ketua DPRD, Zigo Rolanda, diikuti oleh wakil ketua DPRD, Yendri Susanto, dan Armen Syahjohan beserta anggota DPRD. 


Sementara dari pemerintah daerah diikuti oleh Wakil Bupati H Yulian Efi, asisten pemerintahan, kepala OPD, serta unsur Forkopimda. 


Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda menyebutkan kedua Ranperda tersebut telah dirampungkan pembahasannnya oleh Panitia Khusus (Pansus) dan telah disempurnakan berdasarkan beberapa catatan hasil fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat.


Selain itu, anggota DPRD Solok Selatan juga menyetujui kedua Ranperda tersebut sehingga dapat ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan penandatanganan nota persetujuan bersama. 


Dengan ditetapkannya sebagai Peraturan Daerah, maka Pemkab telah memiliki arah yang jelas dalam pengembangan pariwisata, terutama masterplan kepariwisataan, kata Zigo.


Untuk pengelolaan barang milik daerah juga diharapkan menjadi lebih baik, akuntabel untuk mendukung pendapatan daerah, tambahnya.


Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, mengatakan dengan ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK)  ini menjadi Perda, maka tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kepariwisataan  Daerah. 


Terutama poin Perda ini adalah mengakomodir RIPK yang bersumber dari hibah oleh pihak-pihak lainnya seperti badan usaha dalam/luar negeri, kelompok masyarakat, masyarakat dan perorangan. (alwis)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update