 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi. |
Pekanbaru, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bersama sembilan gubernur lainnya ikuti rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera Tahun 2022 di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6/2022).
Rakor membahas beberapa poin antara lain, pemerataan beberapa infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera. Kemudian juga membahas kondisi infrastruktur perbatasan dan truk over dimension over load, dan hilirisasi sumber daya alam.
Selain itu, ikut dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon, dan lain sebagainya.
Gubernur Mahyeldi, dalam pertemuan tersebut menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di Pulau Sumatera, yakni pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta tindaklanjut terkait penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang.
"Seperti pembangunan tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan itu merupakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar gubernur.
Kemudian, Mahyeldi yang akrab disapa Buya itu juga membahas terkait dana kompensasi perdagangan karbon trade di beberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini, masih belum jelas apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK atau tidak.
"Daerah Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi. Karena, kitalah memelihara hutan, menjaga, dan merawatnya," ungkap Buya.
Ia juga membahas terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota. Katanya, jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini disinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata gubernur.
Diakhir usulannya ia juga membahas terkait penghapusan tenaga honorer agar direnungkan kembali, ia mengatakan menurut data ada 300 ribu orang yang menjadi tenaga honorer, jika masing-masing tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga, kurang lebih ada satu 1,2 juta penduduk yang akan merasakan dampak oleh rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watimpo, yang membuka rapat koordinasi tersebut menyambut baik berbagai usulan dari kesepuluh gubernur se-Sumatera tersebut. Ia berharap Rakor yang diadakan secara tahunan ini dapat dibentuk ketua forumnya, sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dapat diteruskan ke kementerian dan atau lembaga terkait.
"Saya bersedia memfasilitasi agar para kepala daerah dengan mudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari para kepala daerah," katanya. (mmc)
