Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis 29 September 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman Lakukan Eksekusi Paksa, 3 Kali Sepanjang 2022

Kamis, 17 Maret 2022 | 18:43 WIB Last Updated 2022-03-17T15:10:57Z

Pengadilan Negeri Pariaman lakukan eksekusi paksa.


Pariaman, Rakyatterkini.com - Panitera Pengadilan Negeri Pariaman lakukan eksekusi paksa terhadap sebuah bangunan di atas lahan seluas 2.160 M2 di Simpang Kelurahan Alai Gelombang, Rabu siang (16/3/2022) lalu.


Nurmaidalis panitera PN di daerah itu didampingi juru sita Sahril menyebutkan, objek perkara yang dieksekusi merupakan perkara yang telah memiliki hukum tetap, perdata nomor:60/PTD.G/ 2019/PN Pariaman.


Proses hukumnya dimulai 1 November 2019 didaftarkan di PN (Pengadilan Negeri Pariaman). Setelah keluar keputusan inkrahnya pada akhir 2021, hasil PK (Peninjauan Kembali) dari MA (Mahkamah Agung), maka dilakukanlah eksekusi.


"Jadwalnya memang hari ini, proses eksekusi awalnya memang agak terkendala. Namun, berkat adanya tim pengamanan dari Polresta Pariaman. Alhamdulillah terlaksana dengan baik sampai selesai," sebut Mai.


Ia menyebutkan, dari Januari 2022  hingga sekarang, PN Pariaman telah melaksanakan 3 kali eksekusi.


"Dua eksekusi damai, satu eksekusi paksa. Ekseskusi damai pertama di jalan lingkar Lubuk Alung yang kedua di Desa Marunggi dan ketiga secara paksa di Kelurahan Alai Gelombang," bebernya.


Disebutkan, sebelum eksekusi paksa ini, semua proses sudah dilewati. Namun tidak ada jalan damai. Sehingga, jalan keluarnya hanya eksekusi menggunakan alat berat yang dikawal aparat keamanan.


Luas tanahnya dalam perkara No.28/1988. objek perkara itu seluruhnya dalam sertifikat 5.047 M2, tapi setelah dijual ke Telkom. 


"Bersisalah 2.160 M2, Inilah objek perkara yang dieksekusi kan, setelah dimenangi penggugat di MA (Mahkamah Agung),"kata dia.


Indra Jaya (pihak penggugat) didampingi kuasa hukum Zulkifli menceritakan, bahwa sekira tahun 1980 ayahnya telah membeli lahan yang terletak di Simpang Kelurahan Alai Gelombang, dengan luas sebagaimana yang diperkarakan.


"Dulunya orang tua saya telah membelinya ke pihak kaum tergugat.  Jadi sebetulnya, kaum tergugat itu telah membagi-bagi harta waris. Sebelum tanah ini dibeli oleh ayah," ungkap Indra yang akrab disapa Injay itu.


Lebih jauh Injay mengatakan, sebagian dari kaum tergugat yang telah menerima waris, mengambil keputusan untuk menjual bagiannya.


"Nah dibelilah oleh ayah saya alm. Zahirman. Dan Kalau dikatakan lahan itu dulu kalanya adalah harta pusaka, iya," sebut dia.


Lanjutnya, tapi setelah dilakukan pembagian harta waris, dan sebagian dari pihak keluarga tergugat itu menjualnya.


"Dan dibeli oleh ayah saya sekitar tahun 1983. Kemudian tanah itu berperkara tahun 1985 dan sidang, serta prosesnya ketika itu sampai juga ke Mahkamah Agung (MA). Setelah itu dijual ke PT. Telkom," ungkap Injay


Jadi lanjutnya, lahan Telkom itu dulunya merupakan tanah pembelian orang tua Injay. Dari penjualan harta pusaka yang telah dibagi-bagi oleh keluarga tergugat.


"Lahan Telkom itu merupakan satu sertifikat dengan lahan yang berpakara ini. Yang merupakan sisa penjualan dari PT. Telkom tahun 1988," tutup Injay.  (suger)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update