 | |
|
Solok, Rakyatterkini.com - Pernyataan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal pada salah satu media online, terkait dengan ketidakhadiran Pemkab Solok, dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumbar pada 7-8 Maret 2022 di Kabupaten Mentawai, mendapat reaksi keras dari Bupati Epyardi.
Menurut bupati, secara pemerintahan, pemerintah provinsi bukanlah 'raja' yang harus dipatuhi oleh daerah tingkat dua dan harus tunduk padanya.
Menyinggung ketidak hadiran Pemkab Solok, pada kegiatan tersebut, bukanlah hal yang sangat mutlak. Karena, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki program dan kegiatan ke daerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
”Menurut saya Rakor tingkat provinsi hanyalah kegiatan seremonial. Saya sebagai bupati lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan membangun daerah serta masyarakat saya, dan tidak ada urusan Jasman Rizal menyampaikan hal itu di media," kata Epyardi Asda.
Atas tudingan yang disampaikan Jasman Rizal, bupati meminta agar Jasman memahami posisi dirinya. Menurutnya, pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media. Lantaran pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran Pemkab Solok di Mentawai.
“Jadi, saya menentang keras pernyataan Jasman Rizal, menurut saya statement yang dikeluarkannya di media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu pemerintahan daerah," tegas bupati.
Hubungan antara Pemprov Sumbar dengan Pemkab Solok, ia merasa selama dirinya menjabat sebagai bupati, belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan, banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi.
“Seperti sektor kepariwisataan, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan. Bahkan, saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kami,” ucap Bupati Solok itu.
Epyardi mengatakan, antara pemerintah provinsi dan daerah adalah sebuah hubungan pemerintahan yang saling mendukung. Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi, wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah kabupaten/kota yang dinaunginya.
“Menurut saya, gubernur bukanlah raja dan saya bukanlah anak buahnya. Kita ini adalah sama-sama pemimpin daerah. Sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi Kabupaten Solok, tapi untuk seluruh daerah dan pemimpin daerah di bawah naungannya,” tutur bupati.
Dirinya meminta ke depannya agar asumsi dan tendensius yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kominfo tersebut kepada media harus berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait. Pemerintah provinsi seharusnya juga bisa menjaga marwah daerah, yang merupakan lintas koordinasi antar pemerintahan.
Bupati meminta gubernur melakukan evaluasi kepada bawahannya sebelum mengeluarkan pernyataan yang ujungnya akan melukai perasaan masyarakat dan pemerintahan di bawahnya.
"Jika ini terulang akan membuat kegaduhan diantara pemerintahan. Dan saya tegaskan bahwa kami fokus bekerja bagi rakyat, kami diberi amanah untuk mensejahterakan mereka, bukan untuk bereuforia menikmati anggaran negara. Dan saya sebagai Bupati Solok, tidak mau terlibat dengan kegiatan yang kami anggap sebagai kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran saja,” tutup Bupati Solok Epyardi Asda (Hardean)
