Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Masyarakat Kembalikan 1.300 H Lahan Sawit untuk Negara

Selasa, 28 Desember 2021 | 12:34 WIB Last Updated 2021-12-28T05:34:04Z

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wagub, Audy Joinaldy saat rapat penyelesaian lahan sawit.


Padang, Rakyatterkini.com - Penyelesaian pengelolaan lahan hutan milik negara secara tidak sah untuk perkebunan sawit oleh masyarakat di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremes, Kabupaten Pasaman Barat menemukan titik temu tanpa merugikan pemerintah maupun masyarakat pengelola.


Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Senin malam menyebutkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah memberikan izin kepada Pemprov Sumbar untuk mengelola 1.300 hektare lahan yang telah dikembalikan oleh masyarakat kepada negara.


"Ada tiga poin yang disampaikan Menteri KLHK yang menjadi pedoman kita untuk segera menyelesaikan persoalan ini, diantaranya menentukan skema perhutanan sosial yang akan digunakan serta menunjuk badan hukum yang memiliki izin sebagai pihak ketiga untuk pengelola serta memperhatikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lahan tersebut, "kata Gubernur Mahyeldi di Padang (27/12/2021).


Ia mengatakan itu dalam Rapat Teknis Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan secara Tidak Sah di Air Bangis, di Kecamatan Sungai Beremes, Kabupaten Pasaman Barat dengan jajaran OPD terkait, Kapolda Sumbar dan Danrem 032/WBr.


Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan apresiasi dari KLHK terhadap upaya yang dilakukan jajaran Polda Sumbar, sehingga masyarakat mengembalikan lahan seluas 1.300 hektare kepada negara dan akan dijadikan model penyelesaian kasus yang sama di berbagai daerah Indonesia.


Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang dipercaya sebagai ketua tim penyelesaian penggunaan lahan secara tidak sah di Sumbar itu mengatakan proses untuk mencarikan solusi persoalan itu sudah dimulai sejak Mei 2021. 


"Sudah hampir tujuh bulan proses surat menyurat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Sekarang aspek legalitasnya sudah terpenuhi, persyaratannya sudah ada. Segera tentukan siapa yang akan mengelola dengan sistem bagi hasil antara masyarakat pengelola dan pemerintah serta pastikan PNBP," kata Audy.


Ia menilai semakin lama dieksekusi, makin merugikan semua pihak karena harga sawit sedang tinggi dan kebutuhan secara nasional juga meningkat.


Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, dan Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto mendukung solusi yang telah memiliki dasar hukum tersebut dan meminta segera dilakukan.


Disebutkan harga sawit yang tengah tinggi, dan sebagian sudah masuk masa panen memancing oknum masyarakat untuk memanen secara tidak sah sehingga berpotensi bermasalah kembali. (adpim)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update