 |
| Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa, memasangkan kokarde pada peserta pelatihan DVI. |
Padang, Rakyatterkini.com - Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa, buka pelatihan DVI, untuk meningkatkan kemampuan dalam penangganan musibah bencana alam, serta simulasi Disaster Vicyim Identificacion (DVI, Selasa 21 Desember 2021.
Menurut Kapolda, perkembangan situasi dan kondisi di Indonesia pada akhir-akhir ini sering terjadi bencana, baik dari faktor alam atau perbuatan manusia yang merusak ekositem.
Adapun bencana yang menonjol baru-baru ini adalah, erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dan terbakarnya Lapas Tangerang yang menelan korban puluhan narapidana.
Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini diprediksi sebagai wilayah yang rawan akan potensi ancaman bencana berupa gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus dan bencana lainnya.
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama, berdasarkan rilis terbaru dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Provinsi Sumbar akan mengalami intensitas hujan tinggi untuk beberapa minggu ke depan. Ini dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir, longsor dan bencana alam lainnya, "katanya.
Baru-baru ini bencana yang terjadi sekitar September yaitu longsor di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung yang menelan korban 7 orang, sebutnya.
Irjen Pol Teddy Minahasa menuturkan, korban yang diakibatkan oleh kejadian bencana tersebut saat ini sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam hal penanganan yang cepat dan tepat bukan hanya terhadap korban hidup.
Tetapi penanganan terhadap korban meninggal dunia juga harus ditangani dengan baik dan benar. Terdapat berbagai hal yang melekat pada hak-hak orang yang meninggal dunia, mulai dari aspek hak asasi manusia, aspek hukum, kepentingan klaim asuransi, serta sebagai upaya awal dari suatu penyidikan.
DVI atau Disaster Victim Identification merupakan suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban meninggal dunia akibat bencana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline, terang Jendral bintang dua.
DVI tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan stake holder terkait seperti BPDP, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya dan melibatkan disiplin ilmu yang komplit utk proses identifikasi tersebut. (yos)
