 |
| Wawako Zohirin Sayuti menandatangani komitmen bersama dalam pelaksanaan SDI di Sumbar. (Taufan/Humas) |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com - Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti ikuti rapat koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur, Jumat 22 Oktober 2021.
Rakor tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, dihadiri Kepala Daerah, Kepala Barenlitbangda, Diskominfo, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Wagub Audy Joinaldy mengatakan, nagari atau desa menjadi basis penyediaan data di Sumatera Barat untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
“Data ini harus bottom up. Dari bawah. Maka nagari atau desa akan menjadi basis data di Sumbar yang akan disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewujudkan Satu Data Indonesia, ”kata Audy Joinaldy.
Ia menyebut selama ini banyak kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah karena data yang berbeda-beda antar instansi. Bahkan dikhawatirkan banyak program yang digagas menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi program yang berkaitan dengan bantuan seperti jaring pengamanan sosial. Tanpa data yang valid, potensi salah sasaran akan tetap selalu ada.
Guna mendukung terwujudnya SDI tersebut, pada saat yang sama juga dilaunching Aplikasi Sistem Informasi Pendukung Terkait Data Statistik dan SDI, disebut dengan “Bidadari” (Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari).
Melalui aplikasi itu semua data terkait desa atau nagari, fasilitas, jumlah KK dan data lain bisa diakses oleh seluruh pengambil kebijakan.
Staf Ahli Bapenas Oktrialdy yang hadir secara virtual mengatakan dengan adanya SDI tidak lagi diperlukan MoU dalam melakukan perjanjian daerah. Karena itu menjadi tugas semua untuk menyamakan satu data Indonesia.
Ia menyebut sudah ada 2700 pusat data di pusat dan daerah. Ini akan menjadi cikal bakal pengelolaan dan big data pemerintah yang akan bermanfaat dalam pembentukan kebijakan pemerintah.
Ke depan dengan SDI, kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran langsung apda individu yang bersangkutan.
Sementara itu Kepala BPS RI Margo Yuwono menyebut berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo, dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
Namun hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi diantaranya data yang tidak standar, tidak lengkap dan tidak sesuai.
Hal tersebut menyulitkan pembaca data maupun pemerintah dalam mengambil keputusan. Inilah yang membuat SDI menjadi penting, yang diharapakan menjadi acuan dalam tata kelola dan pelaksanaan evaluasi di setiap daerah.
Ia mendorong dilakukan penyusunan atau regulasi mengenai SDI di tingkat kabupaten kota secepatnya agar penyelenggaraan SDI memiliki posisi yang jelas.
Ia menilai hal itu didukung pula dengan tingginya kesadaran masyarakat sumbar terkait statistik yang terlihat dengan adanya nagari statistik dan merupakan cikal bakal desa cantik.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan dari Kepala Badan statistik RI kepada Wagub Audy atas dukungan statistik sektoral di Sumbar.
Kepada BPS Daerah atas pengolalaan meta data statistik terbaik pertama serta kepada Kadis Kominfotik atas kolaborasi pengolahan metadata di Sumbar dan kolaborasi data dengan BPS Sumbar. (Ris1/Hms)
