 |
| RSUD M Zein Painan. |
Painan, Rakyatterkini.com - Direktur RSUD M Zein Painan, Sutarman yang sempat jadi perhatian karena berhasil mengatasi kelangkaan oksigen medis beberapa waktu lalu, tiba-tiba dicopot dan digantikan oleh dr. Harefa.
Ada apa?
Jawabnya datang dari Bupati Rusma Yul Anwar. Kata Bupati Pessel, Sutarman diganti karena dinilai tidak mampu mengendali pelayanan rumah sakit dengan baik kepada masyarakat di daerah itu.
Menurut Rusma akibat persoalan itu citra RSUD M. Zein Painan sebagai milik daerah menjadi buruk di tengah masyarakat.
"Kita semua sudah tahu, sepertinya ada persoalan. Persoalan itu selama ini telah merugikan citra RSUD M. Zein Painan itu sendiri," ungkap Rusma Yul Anwar usai pelantikan eselon II, III dan IV, Kamis (28/10). Tapi ia tidak menjelaskan apa yang disebut dengan 'merusak citra RSUD' itu.
Pejabat yang baru, dr. Harefa, Sp. PD disebut baru saja menyelesaikan sub spesialis.
Apa penjelasan dr. Sutarman? Dalam masa kepemimpinannya berhasil menaikan tipe RSUD Painan dari Tipe C biasa menjadi Tipe C gemuk, dan di tengah pandemi berhasil memproduksi oksigen untuk ketersedian stok di rumah sakit mengaku ikhlas saja.
Meski pun menurut Bupati Pessel, hal itu tidak dianggap tidak berprestasi, tapi ada penilaian lain yang dianggap lebih penting, seperti pelayanan rumah sakit pada masyarakat.
Karena RSUD M. Zein diklaim memiliki fasilitas sarana alat kesehatan yang memadai ketimbang rumah sakit lainnya.
"Kita tidak melihat persoalan persaingan bisnis antara BKM dan RSUD. Tetapi dengan semua persoalan yang lebih, masyarakat sendiri tidak bisa terlayani, karena persoalan-persoalan seharusnya tidak jadi masalah," timpalnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Sutarman mengakui memang ada persoalan di rumah sakit tersebut yakni persoalan utang obat klaim Covid yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Di Indonesia tidak ada rumah sakit yang tidak punya utang semua rumah sakit punya utang. Tapi kalau Kemenkes telah membayar tentu kita akan bayar utang," kata dia, Jumat (29/10) saat dihubungi lewat telpon seluler nya.
Ia menjelaskan, tagihan piutang pada Kemenkes sebanyak Rp40 miliar. Baru diverifikasi, sebanyak Rp22 miliar dan yang telah dibayarkan Rp11miliar.
Persolaan ini telah disampaikan kepada Pemkab Pessel. Namun Pemkab setempat tidak mengambil sikap.
"Buktinya Pemkab lepas tangan dan tidak mau menanggulangi. Yang punya rumah sakit ini kan Pemda," ungkapnya. (baron)
