 |
| Irwan Fikri. |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com – Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, diwakili wakil bupati Irwan Fikri Dt. Parpatiah menjawab pandangan umum tujuh fraksi DPRD Agam terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041.
Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Agam pada Jumat 22 Oktober 2021 di Ruang Rapat Utama DPRD Agam. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam, Irfan Amran.
Merespon fraksi Partai Gerindra, wakil bupati sepakat penyusunan Ranperda RTRW dilakukan dengan tahapan komprehensif dan teliti. Dikatakan, pihaknya melibatkan seluruh stakeholder hingga ke tingkat nagari, agar mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
"Pada prinsipnya kami juga sependapat agar dilaksanakan pembahasan dengan membentuk panitia khusus DPRD, hal tersebut kami serahkan kepada lembaga DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Wakil bupati menguraikan jalan kolektor primer merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan SK Gubernur Sumbar Nomor 600-903.1-2015.
Menanggapi dan merespon pandangan Fraksi Demokrat-Nasdem tentang memaksimalkan pembahasan Ranperda RTRW 2021-2041 melalu Pansus DPRD, wakil bupati menyerahkan keputusan pembentukan Pansus kepada DPRD sesuai mekanisme berlaku.
Menjawab fraksi Partai Amanat Nasional, wakil bupati menjelaskan tentang formulasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Ranperda RTRW setelah ditetap menjadi Perda, khususnya terkait bangunan-bangunan yang ditenggarai aturan.
Lalu menjawab fraksi Golkar, wakil bupati juga sepakat penyusunan Ranperda RTRW 2021-2041 dilaksanakan secara komprehensif dan mendalam berdasarkan regulasi yang berlaku pada setiap tahapan prosesnya.
Sedangkan merespon fraksi PPP, wakil bupati sependapat untuk menyelenggarakan Penataan Ruang yang transparan, efektif dan partisipatif. Hal itu dimaksudkan agar menjadi acuan akurat dalam menyusun rencana rinci Penataan Ruang.
Menjawab pandangan fraksi PBB, Hanura, Berkarya, menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam pembenahan dan pembinaan pengelolaan pelestarian Danau Maninjau terhadap masyarakat berkaramba.
Disebutkan, strategi yang dilakukan antara lain alih fungsi mata pencarian petani KJA, memberikan sosialisasi tentang pentingnya penyelamatan Danau Maninjau sebagai sumber daya untuk masa yang akan datang. (Vn)
