Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Selasa, 14 September 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
88.400 2.552 83.778 2.070
sumber: corona.sumbarprov.go.id

DPP Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Gelar Workshop 'Mengawal RUU TPKS'

Kamis, 09 September 2021 | 03:00 WIB Last Updated 2021-09-09T00:40:05Z
DPP Nasdem gelar workshop RUU TPKS.

Painan, Rakyatterkini.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Bidang Perempuan dan anak, menggelar workshop terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 


Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus DPP Nasdem, bidang perempuan dan anak DPW se-Indonesia, serta Organisasi Sayap Perempuan Garnita Malahayati dan Badan Advokasi Hukum (Bahu).


Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Selasa 7 September 2021 dan diikuti oleh sejumlah kader Partai NasDem se-Indonesia dengan agenda pembahasan RUU TPKS Baleg DPR RI oleh Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya yang juga merupakan Kader Partai Berlogo Restorasi tersebut.


Sementara itu, Lisda Hendrajoni selaku Bidang Perempuan dan anak DPP Partai Nasdem menilai, kegiatan ini merupakan respon dari rencana Panja RUU TPKS Baleg DPR RI, yang akan menyegerakan agenda pembahasan RUU agar bisa disahkan secepatnya. 


Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan memetakan gerakan masyarakat dalam Advokasi RUU TPKS sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, serta mengumpulkan masukan, usulan, aspirasi dari pengurus dan kader nasdem terkait dengan RUU aTPKS gerakan masyarakat sipil untuk advokasi RUU TPKS.


Workshop tersebut sepakat pada tema “Mengawal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan fokus diantaranya yakni RUU TPKS adalah satu-satunya produk hukum yang berbasis perlindungan korban.


Aspek perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dalam RUUTPKS juga sangat perlu dieksplor mengingat semangat RUUU TPKS ini adalah berbasis kepentingan korban.


Aspek pencegahan pada draf RUU TPKS harus lebih dicermati kembali karena hanya ada satu pasal. Dalam konteks pencegahan perlu melihat kerjasama antar kementerian, pelaku usaha, lembaga pendidikan dengan juga menegaskan bahwa tugas pencegahan ini melingkupi pemerintah pusat dan daerah. (baron)




×
Berita Terbaru Update