 |
| Gubernur Mahyeldi audiensi dengan direksi BPJS Sumbar di Istana Gubernur, Jumat 24 September 2021. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi meminta BPJS untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memastikan tanggungan kepesertaan masyarakat kurang mampu yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Data ini basisnya di kelurahan dan nagari karena itu BPJS harus bisa berkoordinasi dengan kabupaten dan kota terkait data masyarakat miskin yang kepesertaannya tidak lagi ditanggung APBN karena telah keluar dari DTKS," katanya saat menerima audiensi direksi BPJS Sumbar di Istana Gubernur, Jumat 24 September 2021.
Ia menyebut akan membantu menfasilitasi agar validasi data tersebut bisa dilakukan supaya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar mendukung upaya agar tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertanggung kepesertaan BPJS-nya.
Sementara itu Deputi Direksi BPJS Wilayah Riau, Kepri, Sumbar dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan DTKS Kementerian Sosial bersifat dinamis sesuai kondisi. Ada data yang keluar dan ada data masyarakat kurang mampu yang masuk.
BPJS berharap jangan sampai ada kepesertaan masyarakat kurang mampu itu yang ditangguhkan, salah satu solusi adalah menampung kebutuhan anggaran kepesertaan melalui APBD.
Ia memperkirakan jumlah masyarakat kurang mampu di Sumbar yang keluar dari DTKS mencapai 310 ribu orang. (adpim)
